Pemerintah Lobi Jepang Soal Tuna

JAKARTA, KOMPAS.com — Tingginya bea masuk impor tuna dari Indonesia ke Jepang membuat pemerintah gelisah karena berdampak pada penurunan daya saing ikan tuna Indonesia di pasar Jepang.

Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana melobi Pemerintah Jepang untuk menurunkan tarif bea masuk (BM) impor tuna asal Indonesia. Targetnya, penurunan BM akan bisa terealisasi pada 2011.

Saat ini, tuna segar asal Indonesia ke Jepang terkena BM sebesar 3,5 persen, sedangkan tuna yang sudah diolah mencapai 9,5 persen. “Kami melakukan negosiasi karena bea masuk tuna dari Thailand ke Jepang lebih rendah daripada tuna Indonesia,” kata Saud P Hutagalung, Direktur Pemasaran Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Jumat (5/3/2010).

Padahal, kata dia, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Namun, Thailand justru yang lebih dulu mendapatkan perlakuan khusus dari Jepang. “Thailand diberikan bea masuk impor 5 persen, sedangkan kita diberikan bea masuk 9,5 persen. Ini yang membuat posisi kita berbeda,” paparnya.

Saud mengatakan, jika lobi pemerintah melalui kesepakatan bilateral ini berhasil, maka akan terjadi peningkatan daya saing ekspor tuna dari Indonesia, terutama untuk produk olahan. “Kesepakatan untuk menurunkan tarif barrier itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah,” kata R Panji Raditya, Ketua Komisi Litbang dan Hubungan Internasional Asosiasi Tuna Indonesia.

Pemerintah memang memprioritaskan, penurunan tarif BM tuna ke Jepang terutama untuk tuna olahan atau tuna kaleng. Sebab hal itu dinilaiakan berpengaruh bagi kinerja industri pengolahan tuna di dalam negeri agar bisa bangkit dan menciptakan nilai tambah. “Kita ingin samalah bea masuknya dengan negara lain seperti Tahiland,” target Saud.

Ekspor tuna Indonesia ke Jepang tahun 2009 lalu mencapai 116 juta dollar AS dari total ekspor 620 juta dollar AS. Pasar Jepang merupakan pasar terbesar ekspor tuna, disusul Eropa dan Amerika Serikat. (Asnil Bambani Amri/Kontan)