DPR: TDL Naik, Subsidi Harus Dipangkas

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR mempertanyakan rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada Juli tahun ini. Pasalnya, rencana kenaikan TDL ini justru dibarengi dengan membengkaknya lokasi beban subsidi listrik yang bertambah menjadi Rp 16,7 triliun dalam APBN Perubahan 2010 yang bakal diajukan pemerintah. 

"Itu rugi uang dua kali kita. Pertama, subsidi naik kan sudah memukul uang negara itu. Terus masa TDL mau naik pula. Di pukul semuanya ini," ujar Kepala Badan Anggaran DPR Harry Azhar Aziz, kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (9/3/2010).

Bila pemerintah menaikkan TDL, kata Harry, seharusnya alokasi subsidi untuk listrik dalam APBN-P 2010 dipangkas. Menurutnya, subsidi tersebut dapat dialihkan untuk sektor infrastruktur demi menunjang pertumbuhan ekonomi.

Sekedar mengingatkan, dalam Nota Keuangan dan RAPBN-P 2010 menjelaskan beban subsidi listrik pada tahun ini mencapai Rp 54,5 triliun atau meningkat 44,2 persen dari alokasi awal di APBN yang hanya Rp 37,8 triliun. "Saya enggak ngerti apa yang terjadi di negara ini. Seharusnya entah itu bagaimana, apa subsidinya dikurangi terus bangun infrastruktur," cetusnya.

Dia meyakini, pembahasan antara DPR dan pemerintah terkait kenaikan TDL bakal memakan waktu panjang. Nantinya, DPR akan meminta penjelasan kepada pemerintah tentang struktur TDL yang akan dinaikkan.

Diharapkan, kenaikan TDL ini diiringi dengan perbaikan kinerja PT PLN secara nyata. Pasalnya, selama ini semua sektor termasuk para pelaku industri mengeluhkan masalah suplai listrik yang masih byar pet. "Dengan kenaikan TDL itu, kinerja PLN bagaimana. Itu komitmen byar pet-nya harus dipenuhi PLN. Pemerintah harus meminta PLN untuk memenuhi ini," tandasnya.