Menkeu: Boikot Pembahasan RAPBN-P, Rakyat Jadi Korban

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah santernya wacana soal pemboikotan kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat-rapat di DPR, Selasa ( 9/3/2010 ) malam ini Menkeu mengumpulkan pimpinan berbagai media asing di gedung Kementrian Keuangan. Tujuannya, untuk memaparkan struktur RAPBN Perubahan 2010 yang bakal diajukan ke DPR dalam waktu dekat ini.

Dalam acara ini, Menkeu juga menyinggung soal wacana pemboikotan tersebut. Dikatakannya, agar DPR tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 ke Badan Anggaran DPR RI. Dirinya berharap agar partai politik tidak melakukan boikot terhadap dirinya dengan tidak menyetujui RAPBN-P 2010 yang diajukan pemerintah.

"Saya masih optimitis kalau partai politik memiliki kemampuan dan lebih meletakkan kepentingan nasional diatas kepentingan politik apalagi setelah kasus Bank Century," ujarnya, di sela-sela Foreign Media Gathering, di Aula Mezzanine, Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa ( 9/3/2010 ).

Menurutnya jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2010, dikhawatirkan justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, dalam RAPBN-P itu tercantum sejumlah anggaran yang berpihak terhadap masyarakat, seperti anggaran untuk recovery daerah yang terkena gempa dan stabilisasi inflasi.

"Kalau misalnya mereka (DPR) mau memboikot, mereka yang rugi karena ada dana untuk rakyat. Kalau mereka tidak mau mendiskusikan APBN-P berarti mereka melawan rekomendasi mereka sendiri karena APBN-P ini kan untuk kesejahteraan masyarakat," tandasnya.