Dunia Internasional Sorot Kasus Munir

Jakarta, Kompas - Dunia internasional terus menyorot penanganan Pemerintah Indonesia atas kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir. Pemerintah Indonesia, khususnya Kejaksaan Agung, perlu mempercepat penanganan kasus tersebut dengan mengajukan peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Eksekutif Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, Choirul Anam, di Jakarta, Selasa (9/3). Dia mengatakan, Direktur Eksekutif Indonesia’s Nongovernment Organization Coalition for International Human Rights Advocacy (HRWG) Rafendi Djamin akan menyampaikan laporan di sidang Dewan HAM PBB pekan ini. ”Perkembangan kasus Munir akan disampaikan,” lanjutnya.

Menurut Choirul yang juga Wakil Direktur Eksekutif HRWG, pertengahan Februari 2010, Rafendi bertemu Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Washington, AS. ”Rafendi meminta Presiden Obama untuk memberikan perhatian terhadap kasus pembunuhan Munir karena kasus itu penting bagi proses demokratisasi dan penegakan hukum di Indonesia,” katanya.

Seperti diberitakan, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid pada Senin sore berada di Istana Negara, Jakarta. Usman mengaku hanya menyerahkan bahan penting terkait kasus Munir yang akan menjadi pembicaraan Presiden Yudhoyono dengan Presiden Barack Obama pada akhir Maret di Jakarta (Kompas, 9/3).

Putusan kasasi MA itu, ujar Choirul, adalah menolak permohonan kasasi dari kejaksaan. Itu berarti, putusan kasasi MA sama dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memutus bebas Muchdi.

Choirul menambahkan, dalam pertemuan dengan Jimly Asshiddiqie dari Dewan Pertimbangan Presiden, pekan lalu, HRWG mengusulkan tiga skenario penanganan kasus Munir, yaitu peninjauan kembali dengan bukti baru dan yurisprudensi MA, proses peradilan diulang sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM, dan investigasi ulang oleh kepolisian. ”Pak Jimly sependapat, skenario ketiga lebih logis,” katanya. (FER)