Sri Mulyani Diboikot, Target Pertumbuhan Ekonomi Bisa "Meleset"

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana pemboikotan kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam setiap rapat-rapat yang dihadiri di DPR bisa mengancam target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah sekira 7 persen pada tahun 2014.

Demikian disampaikan Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan, saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (11/3/2010).

Menurutnya, jika hubungan antara DPR dan pemerintah yang kurang harmonis pascakeputusan sidang Paripurna Hak Angket Bank Century ini terus berlanjut, dikhawatirkan target pemerintah untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi sulit direalisasikan.

"Jika hubungan pemerintah dengan DPR menegang terus maka potensi 7 persen (pada tahun 2014) sulit direalisasikan. Potensi pertumbuhan bukan hanya untuk tahun ini, tetapi untuk tahun-tahun berikutnya," ujar Fauzi.

Jika memang benar DPR akan memboikot Menkeu, dikhawatirkan akan menghambat pembahasan RAPBN Perubahan 2010 yang bakal diajukan pemerintah ke DPR, bulan depan. Meski demikian, Fauzi meyakini bahwa pembahasan RAPBN-P tetap akan mulus. Pasalnya, kabar pemboikotan tersebut masih sekadar wacana di DPR dan belum akan terealisasi.

"Wacana ini memang ada kekhawatiran (menghambat pembahasan RAPBN-P). Tetapi memang belum terbukti DPR akan memboikot Menkeu kalau datang untuk bahas revisi APBN-nya. Itu masih wacana. Dan saya rasa di DPR juga suaranya tidak bulat," sebutnya.