Menpera: Pemprov DKI Harus Dorong Pembangunan Rusunami

Kompas.com - 12/03/2010, 22:24 WIB

KOMPAS.com -  Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa menilai Pemprov DKI Jakarta lebih mendorong pembangunan apartemen mewah ketimbang Rusunami sehingga masyarakat ekonomi rendah sulit menjangkau harga rumah yang dibangun pengembang.

“Saya meminta Pemprov DKI Jakarta tetap mendorong pembangunan Rusunami di Jakarta,” ujar Menpera Suharso Monoarfa, Jumat (12/3). Menpera mengingatkan Pemprov DKI bahwa pembangunan apartemen mewah yang terlalu banyak dapat menjadi bumerang terhadap pembangunan kota. Sebab hal itu akan berakibat kawasan-kawasan kumuh akan tumbuh semakin banyak dan menguasai daerah pinggiran kota.

Untuk itu, Menpera Suharso Monoarfa meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) di Ibu Kota. Hal itu dikarenakan kebutuhan rumah bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jakarta cukup tinggi.

Saat ini Suharso melihat pembangunan Rusunami belum dapat memenuhi kebutuhan rumah masyarakat di Ibu Kota. Padahal masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah yang layak huni.  “Pembangunan Rusunami saat ini merupakan jawaban atas kebutuhan hunian sekitar lima atau 10 tahun mendatang. Kami berharap pembangunan Rusunami di kawasan perkotaan bisa lebih ditingkatkan,” terangnya.

Pemprov DKI Jakarta juga diminta melakukan peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan terkait program Rusunami seperti KLB. Adanya pemotongan tingkat KLB Rusunami karena alasan proses evakuasi bencana dianggap kurang pas.

Menurut Suharso, rasio kepadatan dan terbatasnya lift serta tangga darurat di Rusunami pada dasarnya merupakan masalah teknis. “Pemprov DKI Jakarta seharusnya bisa meminta pengembang untuk membuat desain yang sesuai serta melakukan pelatihan tentang evakuasi bencana secara rutin kepada penghuni Rusunami,” katanya

Menpera berharap pemerintah daerah lain juga terus mendorong para pengembang untuk membangun Rusunami di daerah. Adanya kerja sama yang baik antara stakeholder bidang perumahan dan permukiman juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk dihuni. (Sumber: kemenpera.go.id)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau