KOMPAS.com — Direktur Riset Ekonomi dan Kajian Moneter BI Perry Warjiyo belum banyak dikenal selama ini. Namun, secara mengejutkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencalonkan dirinya menjadi Deputi Gubernur BI bidang Pengawasan menggantikan Siti Fadjrijah yang dikabarkan sakit keras dan akan berakhir tugasnya dalam waktu dekat.
Selain Perry, dua lainnya yang dicalonkan adalah Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Halim Alamsyah dan Komisaris Bank Danamon Khrisna Wijaya.
Siapa Perry dan bagaimana sepak terjangnya serta bagaimana pendapatnya soal pengawasan bank yang banyak disorot belakangan ini? Berikut petikan wawancara wartawan dengan Perry di Gedung BI, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Apa yang Anda tawarkan?
Yang paling mendesak adalah penegakan ketentuan. Saya kira, saya punya kepercayaan teman-teman pengawasan itu mampu untuk memeriksa dan merekomendasikan temuan yang harus ditindaklanjuti. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah penegakan ketentuan.
Ada beberapa teknik yang harus diperbaiki, perbaikan sudah berjalan dan berkesinambungan. Perbaikan struktur perbankan, efisiensi, memang aspek yang harus dibahas, tapi aspek prioritas adalah penegakan ketentuan.
Bukan kurang, tapi harus diperkuat dan diefektifkan. Itu yang harus dikedepankan.
Konkretnya seperti apa?
Perlu beberapa langkah konkret untuk penegakan ketentuan:
1. Perlu review ketentuan yang ada supaya ada kejelasan rule of game, mana ketentuan yang tak bisa ditawar, mana ketentuan yang adjustment diskresi bisa dilakukan. Misalnya, ketentuan CAR itu tak bisa ditawar. Kejelasan peraturan harus dilakukan.
2. Masih internal BI, ada kejelasan proses pengambilan keputusan. Di mana pengawas, direktur, Dewan Gubernur (DG) BI. Kewenangan harus jelas, business process harus jelas. Di internal harus ada motivasi ke pengawas juga untuk penegakan ketentuan. Selama ini BI didera berbagai hal, harus jadi pompa motivasi. Pengawas menegakkan ketentuan harus diapresiasi dan dimotivasi.
Kerja sama pengawasan keluar?
Peningkatan koordinasi pengawasan, misalnya dengan Bapepam-LK, dan juga transparansi ke publik tentang kondisi perbankan secara berkelanjutan.
Supaya publik ikut mengawasi kondisi perbankan. Perbankan untuk masyarakat.
Citra BI agak turun, ada gebrakan?
Kalau kita bisa berikan sinyal kuat perbaikan itu untuk perbankan, BI harus bisa berikan sinyal bahwa kita berubah, we are reforming, tunjukkan kita berubah dan tunjukkan mana perbankan yang baik mana yang kurang baik. Sinyal itu harus dilakukan. Perbaikan hanya bisa dilakukan kalau we do something reform di dalam dan inform.
Ada teknik khusus?
Secara teknik, saya masih punya kemampuan pengawas, tahu kok masalahnya. Kurang modal, manajemen. Tapi, follow up-nya yang harus dipertegas dan diperkuat. Itu juga harus dikomunikasikan ke publik. We do reform.
Seperti apa model pengawasan yang bagus?
Dari pengawas yang perlu adalah chemistry. Bagaimanapun, kita team work. Termasuk dengan direktur dan DG (Dewan Gubernur) BI. Why we do something. chemistry adalah kunci supaya kita seiya sekata dalam bertindak ke depan. Itu aspek SDM.
Latar belakang Bapak?
Memang saya lebih banyak berkecimpung di macro economic and monetery policy. Tapi, bukan saya tidak tahu prinsip dasar pengawasan. Background saya juga keuangan. Juga saya pernah di IMF yang aspeknya menyangkut aspek keuangan. Titik berat memang makro keuangan, juga mikro.
Ekonomi mikronya memang harus belajar banyak. Tapi, barangkali ini jadi suatu kekuatan. Kita harus relook, freshlook ke perbankan. Kita harus punya pandangan lain dari luar perbankan. Dengan demikian, betul-betul bisa ambil langkah yang sistematis.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang