Lampu Hijau Menkeu untuk "Right Issue" BNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan bank Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yakni BNI untuk melakukan right issue atau penerbitan saham baru tahun ini mendapatkan lampu hijau dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai pemegang saham mewakili pemerintah. Ini membuka peluang bagi bank tersebut mendapatkan tambahan modal dalam waktu cepat.

"Untuk BNI, (tanggapan Menteri Keuangan) positif. Kami sudah berkomunikasi dan pada prisipnya Menteri Keuangan sependapat, jadi tinggal mengajukan surat ke DPR," ujar Menteri BUMN Mustafa Abubakar di Jakarta, Kamis (18/3/2010) usai menyampaikan paparan kunci dalam Forum Diskusi Terfokus tentang Urgensi Pilihan Kebijakan Holding BUMN Perkebunan Menuju Profitisasi dan Peningkatan Daya Saing.

Sebenarnya ada dua bank BUMN yang mengajukan diri melakukan right issue, yakni BNI dan Mandiri. BNI membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan ekspansi kreditnya. Tambahan modal diperlukan untuk memperkuat rasio permodalan alias capital adequacy ratio (CAR). Sebab, setiap menyalurkan kredit Rp 1 triliun, maka CAR akan tergerus sebanyak 0,2 persen.
BNI merasa masih memiliki peluang besar untuk melakukan right issue karena saham pemerintah di BNI masih 76 persen. Melalui right issue, saham pemerintah bisa terdelusi menjadi tinggal 60 persen. Namun, BNI sendiri akan memperoleh tambahan modal Rp 4-5 triliun.

Selain menerbitkan saham baru, aksi korporasi lain juga akan dilakukan oleh Garuda Indonesia Airlines, Krakatau Steel, PTPN III, PTPN IV, dan PTPN VII. Kelima BUMN ini dijadwalkan akan masuk bursa pada tahun 2010. Penawaran saham perdana kelima perusahaan ini diperkirakan akan mendahulu proses right issue BNI dan Mandiri.

"Kami harap, program privatisasi ini bisa dilakukan pada tahun ini, sebab sudah tidak ada perbedaan pendapat lagi. Semuanya sudah sepakat akan privatisasi. Cuma kami ingin agar ini tidak masuk tahun depan," ungkapnya.