Generasi Muda PDI-P Ingin Tetap Oposisi

Kompas.com - 25/03/2010, 16:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Berbeda dengan kelompok elite yang cenderung pragmatis dan cenderung bergabung dengan koalisi, kaum muda PDI Perjuangan tetap mendukung Megawati untuk terus memosisikan partai berlambang kepala banteng moncong putih itu sebagai partai oposisi.

"Menjelang Kongres III PDI-P di Bali pada 6-9 April, ada tarik-menarik kekuatan antara kaum ideologis dan kaum pragmatis yang haus jabatan. Kami minta Megawati untuk membersihkan partai dari orang-orang yang menyusup," kata anggota Kaum Muda PDI-P Mustar Bona Ventura, di Jakarta, Kamis (25/3/2010).

Menurut Mustar, Megawati saat ini masih menunjukkan kecenderungan untuk tetap bertahan sebagai oposisi. Dalam keputusan kongres II tahun 2005 pun jelas dikatakan bahwa PDI-P diamanatkan untuk menjadi oposisi.

Kaum pragmatis, tutur Mustar, berada pada jajaran lapisan atas dan samping, sedangkan kaum ideologis berada pada lapisan grass root partai. Kedua kubu ini akan memengaruhi arah gerak PDI-P jika salah satu kubu secara mayoritas berada pada kepengurusan kabinet mendatang.

Senada dengan Mustar, anggota Kaum Muda PDI-P lainnya, Cepi Budi Mulyawan, juga mengungkapkan dua "draf kabinet" yang telah diramalkan. Ada kabinet pro-oposisi dan kabinet pro-koalisi.

Susunan kabinet tersebut, kata Cepi, menjadi bertentangan, mulai dari tingkat wakil ketua umum (waketum), sekretaris jenderal, kemudian ketua-ketua. "Kalau tentang ketua umum, 90 persen anggota PDI-P dari seluruh Indonesia memilih Megawati, jadi tidak masalah. Justru arah kabinet akan kentara dalam pengisian wakil ketua umum," imbuh Cepi yang juga anggota Badan Pemenangan Pemilu Pusat PDI-P ini.

Dijelaskan Cepi, jika waketum diisi oleh Prananda Prabowo dan Kwik Kian Gie maka arah kabinet akan tetap berada pada jalur oposisi. Namun, jika waketum dijabat oleh Puan Maharani dan Pramono Anung maka kecenderungan kabinet akan menjadi grup koalisi pemerintah.

"Maka kami menyebut kabinet pro-oposisi adalah kabinet Megawati-Prananda Prabowo, sedangkan kabinet pro-koalisi disebut kabinet Taufiq Kiemas-Puan Maharani," sebut Cepi.

Menurut Cepi, susunan kabinet tersebut belum 100 persen benar, tetapi 60-70 persen mendekati kebenaran. "Kabinet kepengurusan PDI-P disusun tergantung hasil kesepakatan atau hasil voting anggota partai. Kalau yang menang adalah format tunggal, maka Megawati sendirilah yang nanti akan menyusun kabinet tersebut," jelas Cepi.

Mengenai tudingan adanya dualisme kepemimpinan Taufiq Kiemas dan Megawati, Cepi menegaskan bahwa hal tersebut tak benar. Megawati tetap pada pendiriannya meski Taufiq memiliki keinginan yang berlebihan.

"Selama ini terbukti bahwa Megawati tak pernah terpengaruh dengan Taufiq. Pertama, Megawati menolak dijadikan koalisi. Kedua, Megawati menegaskan bahwa tidak ada menteri dari PDI-P yang masuk ke kabinet. Sekarang datang tawaran ketiga untuk berkoalisi, dan Megawati tetap menolak," pungkas Cepi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau