Dirjen Pajak: Jangan Boikot Pajak!

JAKARTA, KOMPAS.com — Mencuatnya kasus mafia pajak yang diduga melibatkan pegawai Direktorat Pajak Gayus Tambunan membuat sebagian masyarakat bersikap antipati terhadap pajak. Saat ini, muncul gerakan aksi boikot pajak di dunia maya.

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Pajak M Tjiptardjo meminta masyarakat tidak melakukan boikot pajak. "Kepada masyarakat setanah air, janganlah mengambil kesimpulan yang salah. Jangan karena perbuatan oknum lantas kita tidak membayar pajak," ujarnya kepada para wartawan, Jumat (26/3/2010) di depan Gedung UKP4, Jakarta.

Tjiptardjo berjanji akan menuntaskan kasus dugaan mafia pajak ini secara tuntas dan menindak para oknum yang terlibat. Ditjen Pajak menurutnya akan melakukan pembenahan internal.

Hal senada disampaikan Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana. Denny meminta agar masyarakat dapat berpikir jernih menyikapi kasus mafia pajak senilai Rp 25 miliar tersebut. "Boikot pajak perlu ditimbang secara matang. Menurut saya, hal ini justru tidak membantu karena 70-80 persen penerimaan negara berasal dari pajak. Mari kita berpikir secara jernih. Yang kita lawan adalah mafia pajak dan mafia hukum," ujarnya.

Denny menambahkan, reformasi penerimaan pajak akan terus digalakkan. Boikot pajak berdampak terhadap tergganggunya penerimaan negara. Namun, sebagai ekspresi kekecewaan, gerakan boikot pajak dinilai sebagai hal yang absah.