Menkeu: Budaya "Ewuh Pekewuh" Harus Dihilangkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui masih lemahnya sistem pengawasan di lingkungan kementeriannya terkait kasus Gayus Tamabunan, pegawai pajak yang terlibat markus pajak. Salah satu penyebab lemahnya sistem pengawasan ini, menurut Menkeu, karena hingga kini masih berkembang budaya saling "sungkan" di antara internal Direktorat Jenderal Pajak. Alhasil, penegakan etika dan disiplin pegawai di institusi ini pun menjadi lemah.

"Dalam kultur birokrasi, ewuh pakewuh (sungkan), ini harus dihilangkan. Siapa pun dia," ujarnya saat jumpa pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (30/3/2010).

Menurutnya, perasaan pakewuh antarpegawai masih susah dihilangkan. Akibatnya, saat muncul kecurigaan terhadap salah satu pegawai di lingkungannya yang melakukan penyelewengan, mereka lebih cenderung untuk mendiamkannya. "Mungkin karena mereka belajar dan mondok di tempat yang sama lalu menjadi tidak enak untuk melaporkan tindakan mencurigakan dari rekan kerjanya," tuturnya.

Hal senada dilontarkan oleh Ketua Komite Pengawas Perpajakan (KPP) Anwar Suprijadi. "Problemnya kan ewuh pakewuh," ujarnya pada tempat yang sama.

Untuk itu, tambah Menkeu, pihaknya akan memperbaiki mekanisme whistle blower atau sistem pengaduan di Ditjen Pajak. Sistem ini berfungsi untuk menerima pengaduan dari para pegawai yang menemukan kecurigaan terhadap salah satu rekannya.