Langkah Relokasi Harus Serempak
Ketua Program Studi Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor Arief Daryanto, Selasa (30/3) di Jakarta Selatan, mengatakan, selama sebagian besar konsumen masih menginginkan melihat proses pemotongan ayam hidup, rencana pemindahan tempat pemotongan ayam secara bertahap akan gagal. Pemindahan harus dilakukan secara serempak atau konsumen tetap akan mencari pedagang yang mau memotong ayam hidup di depan mereka.
”Jika ada pemotong ayam yang dipindah dan ada yang belum, konsumen akan beralih ke tempat yang belum pindah. Dengan demikian, penjualan daging ayam dari pedagang yang sudah pindah ke rumah potong ayam (RPA) yang ditunjuk Pemprov DKI akan turun drastis. Dampaknya, mereka justru akan keluar dari RPA,” kata Arief.
Sebelumnya, Pemprov dan DPRD DKI sepakat tidak melakukan razia dan menunda pemindahan RPA secara besar-besaran pada 24 April. Pemprov akan melakukan pemindahan secara bertahap dan sosialisasi secara meluas kepada para pelaku perdagangan unggas potong.
Menurut Arief, agar pemindahan secara serempak didukung semua pihak, DKI harus memanfaatkan jeda waktu penundaan ini untuk mengorganisasi kampanye dan sosialisasi kepada konsumen dan pelaku usaha.
Di satu sisi, konsumen harus diyakinkan ayam yang sudah dipotong dan diletakkan di tempat pendingin sama baiknya dengan ayam yang baru dipotong.
Di sisi lain, para pelaku usaha perdagangan ayam juga harus diyakinkan pentingnya pemindahan ini demi mencegah penularan virus flu burung. Mereka juga harus mendapat kepastian nasib dan pekerjaan mereka setelah pemindahan ini.
Ketua Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia Anton J Supit mengatakan, selain sosialisasi, pemerintah juga perlu mempersiapkan langkah-langkah pemindahan dengan serius. Langkah persiapan itu seharusnya dilakukan sejak tahun 2007, bukan tiga bulan terakhir sebelum pemindahan.
Persiapan yang diperlukan adalah mengatur ulang tata struktur perdagangan ayam. Para penampung atau pengepul ayam perlu diberdayakan untuk membangun RPA skala kecil, yang sesuai standar kesehatan.
Pemusatan beberapa pengepul dan pemotong ayam di RPA kecil, bukan hanya di lima RPA besar, dapat mengurangi penolakan para pelaku usaha perdagangan ayam. ”Cukup sulit menampung 200 pengepul dan 2.100 pemilik pemotongan ayam di lima RPA saja. Perlu lebih banyak RPA agar semua dapat terwadahi,” kata Anton.
Para pekerja dan pedagang ayam yang bakal kehilangan pekerjaan karena rencana relokasi ini harus dibekali keterampilan lain dan modal untuk beralih profesi.
Di Ho Chi Minh City, Vietnam, kata Anton, pengaturan jumlah dan lokasi RPA ditentukan pemerintah setelah berdiskusi dengan para pedagang ayam. Pemerintah mengajari para pedagang mengemas ayam dalam plastik, memberi label, dan menyimpan di chiller (lemari pendingin).
Di Jakarta, sistem ini mudah ditiru. Pemerintah harus berdiskusi dengan para pelaku usaha untuk menyiapkan RPA sesuai dengan kebutuhan riil. Para pedagang juga dapat dilatih menjual daging segar dalam keadaan dingin, baik dengan chiller maupun kotak gabus yang diberi es batu. Chiller dapat dibeli dengan harga kurang dari Rp 3 juta.
”Jika perlu, pemprov bekerja sama dengan pengusaha perunggasan besar memberikan pinjaman lunak bagi pedagang pasar membeli chiller,” kata Anton.
Menurut Arief, kepemimpinan yang kuat perlu untuk mewujudkan rencana ini. Jika di Ho Chi Minh relokasi dipimpin wakil wali kota, relokasi di Jakarta dapat dipimpin Wakil Gubernur Prijanto, yang berlatar belakang militer.
Kepemimpinan yang kuat diperlukan agar masalah-masalah yang muncul dapat segera diatasi. ”Relokasi ini memang membutuhkan dana dan biaya yang besar. Namun, jika flu burung tidak dicegah, sektor pariwisata akan hancur dan para pebisnis internasional akan enggan datang ke Jakarta. Indonesia justru akan rugi lebih besar jika hal itu terjadi,” kata Arief.
