Rektor UI: Keputusan MK Harus Dihormati

Gumilar Rusliwa Soemantri(UKI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak memberlakukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) sejak Rabu (31/3/2010) ini perlu dihormati dan dianggap sebagai suatu dinamika berdemokrasi.

Demikian dikatakan oleh Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof dr der Soz Gumilar R Somantri di kampus UI, Depok, Rabu (31/3/2010), menanggapi keputusan MK tersebut. Menurutnya, pemerintah memang bertugas mengundangkan sesuatu yang disetujui oleh DPR dan bertugas untuk melaksanakannya.

"Namun warga negara juga punya hak mengajukan keberatan. Maka, keputusan MK ini tentu harus kita hormati," ujar Gumilar.

Diberitakan sebelumnya di Kompas.com, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang menuai kontroversi dinyatakan tidak berlaku sejak Rabu (31/3/2010) ini. Keputusan tersebut dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan pengujian dalam lima perkara yang diajukan berbagai elemen masyarakat peduli pendidikan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menkeu Purbaya Terbitkan Aturan Baru, DAU hingga Dana Desa Bisa Biayai Kopdes Merah Putih

Alasan JK Minta Pemerintah Naikkan Harga BBM di Tengah Konflik Timur Tengah

Curhat Pemilik Mitsubishi Destinator: Plus dan Minus Setelah 5.000 Km

Trump Geser Deadline Iran Buka Selat Hormuz pada Selasa, Ancam Ini jika Tak Penuhi

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com