Miranda Gultom Akui Emir Moeis Adik Kelasnya di SMA

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Swaray Gultom mengaku tidak dekat dengan sejumlah anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004. Namun, ia mengaku lebih kenal dekat dengan politisi PDI-P Emir Moeis karena dia adalah adik kelasnya sewaktu di SMA.

Miranda memang tak menyebut nama sekolahnya dengan jelas, tetapi lazim diketahui, Miranda adalah alumni SMAN 3 Jakarta sebagaimana Aburizal Bakrie dan lain-lain. "Saya lebih kenal dengan Emir Moeis karena dia adik kelas saya di SMA 3," kata Miranda saat bersaksi untuk terdakwa Dudhie Makmun Murod di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (1/4/2010).

Namun, Miranda membantah dirinya sempat berkomunikasi langsung dengan Emir sebelum pemilihan pejabat DGS BI yang dimenangkan dirinya. "Tidak pernah," bantahnya. Ia mengaku tidak tahu saat itu Emir menjabat Sekretaris Fraksi PDI-P.

Seperti biasa, Miranda juga mengaku lupa apakah Panda Nababan hadir saat pertemuannya dengan Fraksi PDI-P di Hotel Dharmawangsa menjelang pemilihan. Miranda juga membantah bahwa terpilih dirinya karena ada suap.

Miranda hanya mengaku, pada awalnya tidak berminat dengan tawaran BI soal pencalonannya karena saat itu tengah menikmati kehidupan bebas dengan menjadi dosen Universitas Indonesia, komisaris di Rabo Bank, serta menjadi pejabat di bank swasta milik Skotlandia.

Namun, mengingat dirinya pernah mendapat biaya pendidikan ke luar negeri dari pemerintah, Miranda mengaku merasa terpanggil untuk membalasnya. "Saya merasa berkewajiban untuk mengabdi sesuai kompetensi saya. Dan saya yakin punya kompetensi. Kedua, saat berpikir lebih jauh lagi, saya seharusnya berterima kasih dicalonkan, sesuai kemampuan saya," paparnya.

Ia membantah pertemuan dengan anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P di Hotel Dharmawangsa dan dari Fraksi TNI/Polri di Niaga Tower dianggap sebagai penggalangan dukungan guna meloloskan dirinya dalam pemilihan. Menurut dia, pertemuan yang berisi pemaparan visi dan misinya sebagai calon dirasa perlu agar anggota Komisi IX mengetahui kapabilitasnya.