KPK Periksa Kekayaan 4.500 Pegawai Pajak
JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sedang mendalami dan memeriksa kekayaan sekitar 4.500 orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
"Kami sedang mendalami laporan kekayaan sekitar 4.500 pegawai di Ditjen Pajak," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (6/4/2010).
Johan menjelaskan, ribuan wajib lapor itu terdiri dari penyidik pajak dan pejabat struktural.
Menurut Johan, proses pemeriksaan kekayaan itu adalah prosedur standar dan biasa yang dilakukan oleh KPK terhadap setiap laporan kekayaan penyelenggara negara.
Rencananya, KPK juga akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk memeriksa kekayaan para pegawai pajak yang sebelumnya tidak masuk dalam kategori wajib lapor.
Johan menjelaskan, perluasan kategori wajib lapor di Ditjen Pajak itu berdasar keputusan Menteri Meuangan.
Dengan perluasan itu, KPK memperkirakan akan menangani laporan kekayaan sekitar 10.000 pegawai pajak.
"Tapi yang penambahan itu belum kami tangani. Untuk sementara kami tangani yang 4.500 orang dulu," kata Johan.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK M Jasin mengatakan, jumlah wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Direktorat Jenderal Pajak adalah 4.670 orang.
Dari jumlah itu, sebanyak 4.465 orang sudah melapor. Hal itu berarti sebanyak 205 orang di instansi itu belum memenuhi kewajiban mereka sebagai penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan.
