Soal Remunerasi, Menkeu Harus Tanggung Jawab

Kompas.com - 07/04/2010, 17:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas dampak remunerasi yang masih belum efektif untuk mereformasi birokrasi khususnya di bidang perpajakan. Hal itu disampaikan mantan Menteri Keuangan yang juga mantan Dirjen Pajak, Fuad Bawazier, di DPD, Jakarta, Rabu (7/4/2010).

Secara moril, kata Fuad, Sri Mulyani harus bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya. "Kalau memang Menkeu sudah teriak-teriak remunerasi, tapi kayak gini, secara moril harusnya dia yang paling bertanggung jawab. Secara moril dia harus mundur, tanggung jawab terhadap proyek itu," katanya.

Proyek remunerasi dinilai gagal dalam mereformasi birokrasi. "Di-pansus-kan saja itu remunerasi," kata Fuad sambil lalu.

Sebelumnya, Fuad menyampaikan bahwa sistem finalisasi pajak dan pengawasan pajak oleh BPKP lebih baik ketimbang proyek remunerasi dalam mencegah terjadinya penggelapan pajak. Fuad juga menyampaikan, dalam konteks penggelapan pajak dengan nilai besar, Dirjen Pajak harus bertanggung jawab.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau