JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas dampak remunerasi yang masih belum efektif untuk mereformasi birokrasi khususnya di bidang perpajakan. Hal itu disampaikan mantan Menteri Keuangan yang juga mantan Dirjen Pajak, Fuad Bawazier, di DPD, Jakarta, Rabu (7/4/2010).
Secara moril, kata Fuad, Sri Mulyani harus bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya. "Kalau memang Menkeu sudah teriak-teriak remunerasi, tapi kayak gini, secara moril harusnya dia yang paling bertanggung jawab. Secara moril dia harus mundur, tanggung jawab terhadap proyek itu," katanya.
Proyek remunerasi dinilai gagal dalam mereformasi birokrasi. "Di-pansus-kan saja itu remunerasi," kata Fuad sambil lalu.
Sebelumnya, Fuad menyampaikan bahwa sistem finalisasi pajak dan pengawasan pajak oleh BPKP lebih baik ketimbang proyek remunerasi dalam mencegah terjadinya penggelapan pajak. Fuad juga menyampaikan, dalam konteks penggelapan pajak dengan nilai besar, Dirjen Pajak harus bertanggung jawab.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang