Mendiknas Sadar, Perkembangan PTN Resahkan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, dengan adanya PP Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan PP Nomor 61 tentang Penetapan PTN (Perguruan Tinggi Negara) sebagai Badan Hukum tidak berlaku lagi.

"Nanti perlu permendiknas untuk mengatur tata kelola perguruan tinggi berikutnya. Ini juga akan mendesain ulang PT yang ada. PTN BHMN juga akan ditata kembali," kata Nuh, Kamis (8/5/2010).

Nuh menyadari bahwa perkembangan pendidikan tinggi sekarang, khususnya PTN, meresahkan masyarakat. Ada paradoks yang terjadi bahwa saat anggaran pendidikan meningkat sebesar 20 persen dari APBN, jenjang masuk ke PTN justru semakin sulit untuk diakses semua orang.

PTN, kata Nuh, semakin tidak ramah pada orang-orang dari kalangan bawah karena seleksi masuk lebih besar dibuka lewat jalur mandiri yang membutuhkan kemampuan finasial kuat alias terbuka lebar bagi kalangan berduit.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Fasli Jalal mengungkapkan bahwa batalnya UU Badan Hukum Pendidikan tidak membuat komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan berkurang. Pekan ini, pemerintah bersama para pemangku kepentingan menyusun solusi dan pilihan yang utama untuk tetap dapat menjalankan tata kelola penyelenggaraan pendidikan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mendiknas mengatakan bahwa pembatalan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Badan Hukum Pendidikan menjadi langkah awal bagi pemerintah untuk mendesain kembali sistem pendidikan nasional, termasuk perguruan tinggi.

"Saya lapor ke Presiden, justru batalnya UU BHP jadi kesempatan bagus. Kita akan melakukan pembahasan untuk mendesain kembali landscape pendidikan saat ini. Semua komponen masyarakat akan dilibatkan untuk memperkecil kontradiksi dan tetap berorientasi pada rencana strategis pendidikan nasional," kata Nuh.