Hal-hal Baik dalam BHP Mesti Diperjuangkan

Ilustrasi: Pemerintah mesti tetap memperjuangkan hal-hal baik yang didambakan perguruan tinggi yang sebenarnya ada dalam UU BHP.(shutterstock)

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akan membahas untuk mendesain kembali sistem pendidikan tinggi pascabatalnya Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP).

Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh komponen masyarakat agar memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memperkecil kontradiksi dan tetap berorientasi pada rencana strategis pendidikan nasional.

Elfindri, Koordinator Kopertis X Wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi, yang dihubungi dari Jakarta, Kamis (8/4/2010), mengatakan, pemerintah mesti tetap memperjuangkan hal-hal baik yang didambakan perguruan tinggi yang sebenarnya ada dalam UU BHP.

"Dalam struktur kelembagaan di kampus mesti ada perwakilan-perwakilan yang representatif demi menciptakan transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.

Dalam kaitannya dengan perguruan tinggi swasta, kata Elfindri, mesti ada kepastian fungsi pemerintah. "Termasuk juga soal bantuan dosen dari pemerintah untuk PTS, seharusnya bisa terus berjalan," tambahnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Plafon Terminal 3 Bandara Soetta Jebol akibat Hujan Deras, Penumpang Berlarian

Saat Ara Berdebat dengan Hercules soal Penguasaan Lahan di Tanah Abang

Brian MasterChef Indonesia 5 Meninggal Dunia

Identitas Sopir Livina yang Senggolan dengan Innova Terungkap, Bakal Dimintai Keterangan

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com