Produksi Rokok Turun Dua Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Produksi rokok diproyeksikan turun sekitar dua persen dari 245 miliar batang tahun lalu menjadi 240 miliar tahun ini, meskipun target cukai rokok naik menjadi Rp 58,3 triliun dibandingkan pencapaian tahun lalu sebesar Rp 56,7 triliun.

"Produksi rokok tahun 2010 sebesar 240 miliar batang," ujar Dirjen Industri Agro dan Kimia (IAK) Kementerian Perindustrian, Benny Wahyudi.

Ia mengatakan penurunan tersebut merupakan persiapan menjelang pembatasan produksi rokok dalam jangka panjang sebesar 260 miliar batang pada 2015 sampai 2025.

Benny menjelaskan dalam peta panduan pengembangan industri hasil tembakau (IHT) Kementerian Perindustrian, industri rokok merupakan salah satu industri prioritas dan memiliki peranan penting dalam menggerakan ekonomi nasional terutama di daerah penghasil tembakau, cengkeh, dan sentra produksi rokok.

Selain itu, industri tersebut juga mampu menumbuhkan industri dan jasa terkait lainnya yang menyerap tenaga kerja sebesar 6,1 juta baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu industri hasil tembakau juga menghasilkan devisa yang dalam tiga tahun naik rata-rata 18,7 persen dari 433,7 juta dolar AS pada 2007 menjadi 595,5 juta dolar AS pada 2009.

Kendati demikian, dalam jangka panjang seiring dengan kenyataan masyarakat semakin sadar akan kesehatan dan kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pada aspek kesehatan mulai 2015, maka industri rokok harus mulai melakukan persiapan mengantispasi kondisi tersebut.

"Kalau melihat ke depan, masyarakat semakin sadar terhadap ksehatan meraka, ini adalah kenyataan. Saya ingin mengajak semua pihak terkait dalam industri hasil tembakau untuk melakukan persiapan, dibandingkan diam saja seperti kodok masuk ke dalam air rebusan, yang lama kelamaan matang dan mati," ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta dana bagi hasil cukai tembakau sebesar dua persen dari penerimaan cukai dimanfaatkan secara optimal untuk mempersiapkan petani tembakau dan pekerja industri rokok agar tidak menganggur.

"Mari kita gunakan dana itu untuk menghadapi kondisi terburuk. Saya sedang rumuskan dalam rangka sekoci-sekocinya. Karena itu, kita benahi dulu penciptaan lapangan kerjanya, dan pemberantasan rokok ilegal," ujar Benny.

Sementara itu, Direktur Cukai Ditjen Bea Cukai dari Kementerian Keuangan, Bachtiar mengatakan mulai tahun 2010 sampai 2015 kebijakan pemerintah dalam hal industri hasil tembakau memprioritaskan aspek penerimaan negara, kesehatan, dan tenaga kerja.

"Jadi tugas saya untuk memastikan tercapaikan target penerimaan cukai, karena pajak termasuk di dalamnya cukai merupakan sumber penerimaan negara utama. Sekitar 60 persen penerimaan negara dari pajak," ujarnya.

Ia mengatakan pada 2010 target penerimaan cukai mengalami perubahan dari Rp57,289 triliun menjadi Rp58,289 triliun pada APBN-P.

Lebih jauh ia menjelaskan pada 2007 sampai 2010 kebijakan pemerintah tentang industri hasil tembakau memprioritaskan aspek tenaga kerja, penerimaan negara, dan kesehatan.

Prioritas itu berubah pada 2010-2015 menjadi aspek penerimaan negara, kesehatan, dan tenaga kerja. Pada jangka panjang 2015-2020 prioritasnya menjadi aspek kesehatan, tenaga kerja, dan penerimaan negara.