Antara PP Baru atau Modifikasi PP 17....

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan arahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat terbatas membahas persoalan pascabatalnya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) di Istana Presiden, Senin (12/4/2010), ada beberapa hal yang kemudian bisa dilakukan dalam waktu dekat, yaitu bisa dengan membuat PP baru atau melakukan modifikasi pada PP No.17/2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan.

"Bisa juga Perpu. Sedangkan untuk jangka panjang, kemungkinan untuk sebuah undang-undang baru bisa dikaji lebih mendalam. Hanya pada prinsipnya, otonomi di PTN itu tidak boleh lagi di bawah atau sebagai jawatan pemerintah, tapi otonomi yang dilaksanakan PTN secara good governance," ujar Rektor ITB Prof Akhmaloka seusai mengikuti rapat terbatas tersebut.

Otonomi PTN, tambah Akhmaloka, harus terus digulirkan. Dan sesuai arahan Presiden, kata dia, bagaimana otonomi berjalan harus dipayungi dengan payung hukum yang baik sesuai perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan keputusan MK.

Nantinya, lanjut Akhmaloka, otonomi yang seperti apa, apakah itu full atau semi otonomi, masih perlu kajian lagi. Kajian tersebut terutama juga untuk sistem penganggarannya.

"Inginnya otonomi  itu yang fleksibel, tetapi tentu tanpa menghilangkan sisi akuntabilitas dan transparansi," tambah Akmaloka.

Diberitakan sebelumnya di Kompas.com, di hadapan para menteri dan rektor PTN BHMN yang hadir dalam rapat terbatas, Senin (12/4/2010) siang, di Istana Negara, Jakarta, Presiden mengatakan agar jangan sampai terjadi kevakuman hukum yang pasti bagi PTN dalam menjalankan pengelolaan pendidikan. Kevakuman hukum itu, kata Presiden, terutama terkait dengan PTN BHMN yang tidak memiliki cantolan hukumnya.

"Agar ada payung hukum yang pasti agar para rektor dalam menjalankan tugasnya memiliki kepastian hukum," pesan Presiden.