Mendesak, Penampungan PKL Suramadu

SURABAYA, KOMPAS.com - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur memprioritaskan pembebasan lahan di kaki Jembatan Suramadu sisi Madura seluas 25 hingga 30 hektar untuk penampungan pedagang kaki lima. Jika langkah ini tak segera direalisasikan, kawasan tersebut akan semakin kumuh dan sulit ditata.

"Pembangunan tempat penampungan pedagang kaki lima (PKL) dan rest area di kaki Jembatan Suramadu sisi Madura harus didahulukan. Kami hanya mengingatkan Gubernur Jatim Soekarwo karena saat menjelang peresmian Jembatan Suramadu pernah berjanji untuk memfasilitasi PKL di sekitar Suramadu dan di Dermaga Ujung dan Kamal," ucap Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), Eddy Purwanto, Senin (12/4/2010) di Surabaya.

Awal tahun 2009, jumlah pedagang kaki lima di kaki Jembatan Suramadu sisi Madura hanya 510 pedagang. Namun hingga Maret 2010, Pemkab Bangkalan mendata peningkatan jumlah PKL di kaki Jembatan Suramadu menjadi sekitar 800 pedagang.

Dengan situasi ini, menurut Eddy, prioritas pembebasan lahan 25 hektar hingga 30 hektar mendesak dilakukan. Rencananya, di tempat itu akan dibangun rest area, kios PKL, tempat pameran produksi usaha kecil menengah (UKM) serta museum Jembatan Suramadu.

"Jika tanah telah dibebaskan, Kementrian Negara Koperasi dan UKM siap memfasilitasi para PKL, mulai dari pembangunan kios, pemberian kredit UKM, dan pembentukan koperasi. Tapi, bagaimanapun Kementrian Negara Koperasi dan UKM tetap menunggu langkah Pemprov Jatim dan Pemkab Bangkalan," kata Eddy.

Berdasarkan rencana awal, di kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Madura akan disiapkan lahan seluas 600 hektar Namun demikian, pembebasan lahan seluas itu sulit dilakukan karena harga tanah di kawasan itu telah melambung. Karena itu, pembebasan lahan untuk penampungan PKL menjadi solusi tercepat untuk menata kawasan kaki Suramadu sisi Madura.