Obama Sambut Wapres Boediono
Washington, Kompas -
Wartawan
Pada hari Selasa petang atau Rabu pagi waktu Jakarta, KTT yang diselenggarakan Obama ini mengeluarkan pernyataan bersama tentang pengawalan usaha untuk membersihkan atau mencegah adanya kemudahan bagi jatuhnya bahan-bahan pembuatan bahan peledak nuklir ke tangan kaum teroris.
Sebelumnya, Senin siang waktu setempat atau Selasa waktu Jakarta, Wakil Presiden AS Joe Biden mengundang 12 pemimpin delegasi KTT yang berasal dari negara-negara nonblok, termasuk Wapres Boediono, untuk mengikuti jamuan makan siang di kediaman resmi Wapres AS di Washington DC.
Indonesia adalah peserta penting dalam jamuan ini karena Indonesia adalah ketua kelompok kerja perlucutan senjata nuklir Gerakan Nonblok (GNB).
Dalam kesempatan ini, Biden mengatakan, mengenai senjata nuklir, sikap AS sejalan dengan GNB. ”Satu saja ada tambahan senjata nuklir, itu adalah kesalahan besar,” ujar Biden.
Biden juga menegaskan, ada risiko besar, bahan-bahan material nuklir berada di tangan swasta, seperti industri yang tidak dikendalikan pemerintah. ”Kita tidak pernah bisa menghitung dengan tepat atau memberi label pada semua material itu. Karena itu kita harus menemukan cara agar tidak ada satu pun material yang bocor ke tangan pihak yang tidak berhak,” ujar Biden.
Sementara itu, Wapres Boediono yang didampingi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan, Indonesia menyambut baik semua usaha pencegahan jatuhnya bahan-bahan material nuklir penting ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ini adalah juga keprihatinan utama Presiden Obama.
Menurut Boediono, sikap AS itu semakin dekat dengan pandangan GNB. Menurut Boediono, Indonesia tidak pernah mempunyai aspirasi atau keinginan untuk memiliki senjata nuklir.
Akan tetapi, kata Boediono, Indonesia ingin bisa memanfaatkan secara maksimal teknologi nuklir untuk keperluan damai. ”Kami tentu ingin menyambut baik kerja sama dengan negara-negara maju yang sudah menguasai teknologi nuklir untuk keperluan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Tujuan utama perjalanan Wapres Boediono ke Washington adalah menghadiri KTT Pengamanan Nuklir ini. Namun, menurut pengamatan para wartawan yang mengikuti perjalanan ini, tampaknya para diplomat Indonesia yang ditempatkan di Amerika Serikat ini tidak begitu banyak membantu diplomasi nuklir damai Indonesia di mata Pemerintah AS maupun pers di Washington.
Kehadiran Indonesia dalam KTT ini sama sekali tidak diketahui para wartawan berbagai media massa AS. Para diplomat Indonesia di AS juga tidak bisa membantu para wartawan peserta rombongan Wapres untuk mengikuti KTT ini, bahkan untuk masuk media centernya saja tidak bisa.
Menurut pengamatan, para diplomat Indonesia banyak yang tidak bisa membantu kelancaran jumpa pers Wapres Boediono dan Menlu Marty Natalegawa dengan wartawan Indonesia di Amerika Serikat. ”Begitulah ulah para diplomat kita di Amerika Serikat ini,” ujar seorang wartawan Indonesia yang telah 10 tahun berada di Amerika Serikat.
Senin siang waktu setempat atau Selasa waktu Jakarta, Boediono juga menerima kedatangan Direktur Utama Millenium Challenge Corporation (MCC) Daniel W Yohannes di Wisma Indonesia, Tilden Street, Washington DC.
Dalam jumpa pers dengan para wartawan Indonesia, Boediono antara lain mengatakan, MCC berharap agar Indonesia dan MCC bisa segera menandatangani kesepakatan awal pada Juni 2010 ini bersamaan dengan kedatangan Obama di Indonesia.
Dikatakan, MCC menawarkan dana hibah awal 14 juta dollar AS yang disebut ”precompact program”. Hibah ini khusus untuk biaya studi dampak lingkungan terhadap proyek yang akan mendapat pendanaan dari MCC.
MCC adalah badan independen milik pemerintah federal AS yang berdiri di era Presiden George W Bush Jr. Tugas badan independen ini adalah membantu negara-negara berkembang melalui pemberian dana hibah dengan sejumlah prakondisi yang ditetapkan sebagai indikator penilai kelayakan mendapat bantuan.
Indikator itu di antaranya termasuk tata laksana pemerintahan yang baik melalui serangkaian tindakan pemberantasan korupsi, pengurangan angka kemiskinan, dan perbaikan sarana kesehatan.
Pemerintah Indonesia sudah bekerja sama dengan MCC sejak tahun 2006. Indonesia mendapatkan dana MCC melalui
Pertama, Program Antikorupsi sebesar 35 juta dollar AS yang dilaksanakan oleh MA, KPK, LPKP, dan PPATK. Kedua, Program Imunisasi 20 juta dollar AS yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan.
