JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda interpelasi, mendengar keterangan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, terkait insiden Tanjung Priuk, akan dilanjutkan pada Kamis (22/4/2010) mendatang.
Sebelumnya, pada Rapat Paripurna Istimewa, Jumat lalu, Gubernur belum menjawab keseluruhan pertanyaan anggota Dewan karena harus menghadiri acara tahlilan ayahandanya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, mengatakan, salah satu poin jawaban yang dinantikan dari Gubernur adalah mengenai rumor adanya dana Rp11 miliar yang diberikan PT Pelindo II untuk penertiban lahan di kompleks makam Mbah Priuk.
"Ada beberapa poin penting yang belum dijawab Gubernur, diantaranya adakah dana dari PT Pelindo untuk operasi penertiban itu. Ini harus bisa dijelaskan agar tidak simpang siur informasi yang beredar," kata Tri kepada Kompas.com, Senin (19/4/2010).
Rumor adanya dana Rp11 miliar yang digelontorkan PT Pelindo, sempat ditanyakan beberapa anggota Dewan kepada Fauzi Bowo. Namun, hal ini belum mendapatkan jawaban. Tri menambahkan dua hal penting lain yang akan dikonfirmasi adalah mengenai informasi ratusan Satpol PP yang dikabarkan tak jelas rimbanya. Meskipun, hal ini telah dibantah oleh Fauzi Bowo.
"Apa benar jumlahnya sebesar itu, sampai ratusan? Kemudian, kami juga akan menanyakan mengenai perkembangan proses investigasi yang sudah dimulai. Laporan sementaranya seperti apa," kata dia.
Pada sebagian jawaban yang telah disampaikan pekan lalu, Fauzi Bowo menjelaskan kronologis peristiwa penertiban yang berujung bentrok itu. Ia membantah informasi yang sampai ke warga bahwa yang akan dibongkar adalah makam Mbah Priuk.
DPRD DKI Jakarta sendiri sudah membentuk Tim Pencari Fakta yang menyelidiki insiden tersebut. Sementara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta bantuan Palang Merah Indonesia untuk melakukan humanitarian investigative.