JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah melalui masa tenang, mulai besok semua anggota Satpol PP DKI Jakarta yang berjumlah sekitar 7.800 personel siap melaksanakan tugasnya kembali untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di Ibu Kota. Rencananya, anggota Satpol PP tersebut akan melakukan apel pasukan di wilayah kotamadya masing-masing, tepat pada pukul 07.00, Rabu (21/4/2010). Gelar pasukan tersebut merupakan kali pertama pascainsiden di sekitar Makam Mbah Priuk, Koja, Jakarta Utara, Rabu (14/4/2010).
Pemegang kendali komando operasional nantinya akan diserahkan kepada Kepala Satuan Pol PP di tiap-tiap wilayah kotamadya. Kembali aktifnya Satpol PP dalam menjalankan tugasnya juga didukung oleh ormas Forum Betawi Rempug (FBR) dan Front Pembela Islam (FPI) yang sebelumnya dituding sebagai pihak yang akan melakukan sweeping terhadap anggota Satpol PP.
“Mereka akan menggelar apel pasukan besok pagi di kantor wali kotamadya masing-masing pada pukul 07.00. Mereka juga sudah memakai seragam kembali setelah beberapa hari memakai pakaian bebas,” ujar Cucu Ahmad Kurnia, Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Kominfo dan Kehumasan DKI Jakarta di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (20/4/2010).
Dengan kembali bertugasnya Satpol PP dan mengenakan seragam dinasnya, Cucu mengatakan bahwa penertiban pun akan kembali berjalan seperti sebelumnya. Hal itu mengingat saat ini para pedagang kaki lima (PKL) sudah mulai menjamur di beberapa titik yang sebelumnya steril dari PKL. “Mereka akan kembali berpatroli untuk menjaga ketertiban umum serta mewujudkan kenyamanan dan keindahan kota,” kata Cucu Ahmad.
Kembali aktifnya anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga mendapat dukungan dari beberapa Ormas, seperti FBR dan FPI. Ketua FPI DKI Jakarta Habib Salim bin Umar Alatas menegaskan dukungannya agar anggota Satpol PP menjalankan tugas seperti sebelumnya. “Asalkan ke depannya Satpol PP harus lebih bersahabat dengan masyarakat dan lebih mengedepankan sisi sosial dibandingkan arogansi semata,” kata Habib Salim.
Tidak hanya itu, Habib Umar menegaskan, FPI secara penuh mendukung keberadaan Satpol PP sebagai upaya menjaga ketertiban di Ibu Kota. Oleh karena itu, FPI menolak adanya tuntutan pembubaran Satpol PP dan berharap instansi ini segera kembali bertugas untuk memberikan kenyamanan kepada warga.
Pada kesempatan yang sama, dia membantah keras isu bahwa FPI akan melakukan sweeping terhadap anggota Satpol PP DKI Jakarta jika kembali menjalankan tugasnya. Isu itu merupakan provokasi dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Dia menegaskan, jika nanti di lapangan ditemukan aksi sweeping, maka Habib Salim memastikan itu bukan dari FPI. “Silakan aparat kepolisian untuk menangkap serta membawanya ke jalur hukum,” ucapnya.
Meski demikian, dia juga meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap anggota Satpol PP. Salah satu pembenahannya adalah dengan memberikan pendidikan mental serta pembinaan dan pendidikan agama terhadap anggota Satpol PP. Selain itu, dia meminta agar Satpol PP DKI Jakarta harus mampu menertibkan lokasi yang dinilai merupakan sarang maksiat, utamanya tempat hiburan yang tidak ada izin usahanya alias ilegal.
Ketua Umum Forum Betawi Rempug se-Jabodetabek, Lutfi Hakim, menegaskan, tidak akan ada tindakan sweeping dari FBR jika Satpol PP melaksanakan fungsi dan tugasnya. Dia juga membantah beredarnya kabar aksi sweeping yang akan dilakukan ormas tersebut.
Keberadaan Satpol PP, kata Lutfi, saat ini masih sangat dibutuhkan oleh banyak pihak, terutama masyarakat DKI Jakarta, dalam menjalankan kegiatannya. Namun, dia meminta setidaknya aparat terlebih dulu mengomunikasikan niatnya kepada pihak-pihak tertentu dalam melakukan penertiban. "Komunikasi harus lebih digiatkan lagi. Jadi, enggak ada yang dilakukan dengan kekerasan," kata Lutfi.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang