Pemadaman Listrik Bergilir di NAD hingga Juni 2010
Banda Aceh, Kompas
Deputi Manajer Komunikasi dan Hukum PLN Provinsi NAD Said Mukarram, Selasa (20/4) di Banda Aceh, mengatakan, penambahan pasokan tenaga listrik baru bisa terealisasi Juni 2010.
”Sudah ada kepastian tambahan pasokan energi. Namun, penyedianya belum dipastikan,” katanya.
Senin malam, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli Keadilan meminta PLN segera mengakhiri paceklik daya listrik di Aceh. Orasi yang diwarnai pemasangan lilin di Kantor Wilayah PT PLN NAD itu berlangsung tertib.
Said menjelaskan, 75 persen dari total kebutuhan listrik di Aceh yang mencapai 225 megawatt dipasok dari pembangkit listrik di Belawan, Sumatera Utara. Sisanya diperoleh dari sejumlah pembangkit listrik tenaga diesel yang terdapat di beberapa kota, seperti Singkil, Meulaboh, Banda Aceh, Lhokseumawe, serta Sigli. Apabila keseluruhan sistem tidak mendapatkan pasokan yang memadai dari Sumut, pembangkit yang ada di kota-kota itu mampu memasok daya listrik selama 4-5 jam.
”Hanya Langsa yang tidak memiliki pembangkit sendiri. Kalau pasokan dari Belawan terhenti, kota itu gelap,” katanya.
Untuk Banda Aceh, menurut Said, dari total kebutuhan daya listrik yang mencapai 70 MW, PLTD Lueng Bata hanya mampu memasok daya listrik maksimum 32 MW.
Jika Pembangkit Listrik Tenaga Uap milik Media Group di wilayah Nagan Raya bisa beroperasi optimal, kebutuhan listrik untuk wilayah pantai barat dan selatan bisa tertanggulangi. Namun, sampai sekarang, tidak ada kejelasan kapan PLTU itu beroperasi kembali.
Sebelumnya, Irsan Gading, perwakilan Media Group, mengatakan, pihaknya berencana mengaktifkan kembali PLTU itu pada Agustus 2009.
”Namun, akhir Maret lalu, saat kami berkunjung bersama Komisi VII DPR, tidak ada tanda- tanda kegiatan pembangkit listrik di sana,” katanya.
Said mempertanyakan rencana Pemerintah Provinsi NAD mengaktifkan turbin hasil hibah PT Arun. Aktivasi tiga turbin berkekuatan sekitar 60 MW itu akan sangat membantu PT PLN memenuhi kebutuhan listrik di Aceh.
Gubernur NAD Irwandi Yusuf menyatakan, pilihan penyertaan modal tetap membutuhkan persetujuan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Namun, sampai saat ini belum ada jawaban dari DPRA.
