Kecurangan Pemilu Ditayang di Youtube

KHARTOUM, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum Nasional (NEC) Sudan menepis sangkaan kecurangan yang muncul dari satu tayangan video di jejaring sosial Youtube.

Video yang dimuat Enough Project, kelompok pemerhati Sudan, di jejaring Youtube, itu menunjukkan aksi pengisian surat-surat suara di sebuah TPS untuk memenangkan Presiden Omar al-Bashir.

"(Tayangan) itu palsu. Kami tidak bisa menyelidiki apa saja yang ada di internet," kata Pejabat senior NEC, Hadi Mohammed Ahmed kepada wartawan di Khartoum, Selasa (20/4/2010).

Video kontroversial itu memperlihatkan seorang pria berpakaian khas Sudan timur mencurangi kotak-kotak surat suara yang diawasi petugas berseragam NEC di bilik suara.

Partai-partai oposisi Sudan, termasuk beberapa yang memboikot pelaksanaan Pemilu pekan lalu itu, menuduh presiden berkuasa, Omar al-Bashir, curang.

Mereka pun menolak hasil Pemilu multipartai yang baru pertama kali dilaksanakan sejak 1986 itu.

"Saudara-saudara saya terdaftar di dua tempat pemungutan suara di wilayah Um Badda tapi saya tidak menerima surat-surat suara dari TPS-TPS itu. Bagaimana mungkin?," kata Abdallah Deng Nial, calon presiden dari Partai Kongres Populer Islam yang ikut memperebutkan kursi kepresidenan Sudan dalam Pemilu pekan lalu itu.

Nial menuduh terjadinya kecurangan. "Ini korupsi. Mereka mengubah kotak-kotak suara," katanya.

Pemerintah AS menyayangkan terjadinya pelanggaran serta pembatasan terhadap hak-hak politik dan kebebasan lewat proses Pemilu.

AS menilai konflik di Darfur pun tidak memberikan lingkungan yang kondusif bagi terlaksananya Pemilu yang dapat diterima.

Gedung Putih memuji rakyat Sudan yang berhasil membuat Pemilu mereka damai dan berarti namun mengingatkan soal penilaian para pemantau independen bahwa Pemilu mereka gagal memenuhi standar internasional.

"Tidak cukupnya persiapan teknis Pemilu menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran serius," kata Juru Bicara Gedung Putih Robert Gibbs.

Akhir pekan lalu, sejumlah pemantau asing, termasuk mantan presiden Amerika Serikat (AS) Jimmy Carter dari Carter Center dan Ketua Pemantau Pemilu Uni Eropa Veronique de Keyser, menilai Pemilu Sudan gagal memenuhi standar internasional.

Namun terlepas dari kritik yang ada, Carter dan para pemantau Uni Eropa sepakat bahwa proses Pemilu yang diikuti sedikitnya 16 juta pemilih terdaftar untuk memilih presiden, anggota parlemen, dan anggota dewan setempat itu merupakan langkah tepat bagi Sudan.

"De Keyser memandang Pemilu itu sebagai langkah besar yang membuka keran demokrasi di Sudan."

Pandangan senada juga disampaikan Carter. "Pemilu tersebut memberi kesempatan kepada rakyat Sudan untuk ikut dan memberikan suara mereka. Karena itu sudah selayaknya dunia mengakui hasilnya," katanya.

"Saya yakin, mayoritas masyarakat dunia yang diwakili pemerintah mereka akan menerima hasil Pemilu ini," kata Carter.

Terlepas dari tudingan miring banyak partai oposisi dan pemantau asing tersebut, Partai Kongres Nasional (NCP) Sudan yang berkuasa dan kelompok pemberontak selatan, Selasa, sepakat menerima hasil Pemilu.

Wakil Ketua NCP, Ali Osman Taha, menyepakati keputusan mengikat Komisi Pemilihan Umum dalam pembicaraannya dengan Ketua Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) Salva Kiir.

"Kami sepakat menerima hasil yang diumumkan Komisi Pemilu Nasional dan menghormati keputusan Komisi Pemilu Nasional," kata Taha dalam pernyataannya yang disiarkan stasiun TV nasional Sudan.

Surat-surat suara Pemilu yang diikuti sekitar 16 juta orang pemilih terdaftar itu masih dihitung. Pesta demokrasi multipartai pertama sejak 1986 itu dimaksudkan untuk memilih presiden serta anggota parlemen dan wakil daerah.