Penarikan Nomor Urut Pilkada Didemo

LARANTUKA, KOMPAS.com - Meski didemo, proses penarikan undian nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Flores Timur periode 2010-2015, di kantor KPU setempat, di Nusa Tenggara Timur jalan terus sampai selesai, Rabu (21/4/2010).

Namun selama acara berlangsung juga dijaga ketat oleh sedikitnya 100 personel Kepolisian Resor Flores Timur.

Sekitar 300 orang mengepung kantor KPUD, yang sebagian besar adalah pendukung dari 5 pasangan calon, termasuk diantaranya sekitar 50 orang dari pendukung pasangan Simon Hayon-Fransiskus Diaz Alffi (paket Mondial) yang tidak lolos verifikasi.

Massa Mondial yang berunjuk rasa menolak hasil penetapan 5 pasangan calon, juga pengambilam nomor urut itu. Namun meski tiap kubu saling bertemu dan menyindir, mereka tidak sampai berbuat anarkis.

Seluruh pasangan calon hadir, dan yang memperoleh nomor urut 1-5 berturut-turut adalah pasangan Felix Fernandez-Ismail Arkiang, Yoseph Lagadoni Herin-Valentinus Tukan, Yosep Yulius Diaz-Markus Ama Lebe Tokan, Hironimus Semau Johny Odjan-Ludin Lega, dan pasangan Yeremias Bunganaen-Kristoforus Keban.

Ketua KPU Kabupaten Flores Timur, Bernadus Boro Tupen seusai acara mengimbau agar semua peserta pilkada dapat memberikan pembelajaran politik yang baik bagi warga masyarakat Flores Timur.

Wakil Kepala Polres Flores Timur, Komisaris Agustinus Nggana menyatakan, situasi selama kegiatan penarikan undian nomor urut berjalan kondusif.

Sekadar diketahui, terkait paket Mondial, Simon Hayon merupakan calon incumbent, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Flores Timur, dan pasangannya Fransiskus Diaz Alffi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Flores Timur.

Pasangan ini didukung oleh koalisi Gewayan Tana Lamaholot, dari kekuatan tiga partai politik, Partai Golkar, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Mereka tidak lolos, karena dinilai KPUD tidak memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 13 Ayat 2 Huruf l.

Dalam pasal itu parpol pengusung harus menyerahkan keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjaring an bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilengkapi berita acara proses penjaringan.

Menurut Bernadus Boro Tupen, dari koalisi parpol yang mengusung paket Mondial hanya menyerahkan surat keputusan dari masing-masing parpol, juga surat kesepakatan bersama. Namun berhubung pengusung adalah koalisi parpol, maka yang harus dipenuhi adalah keputusan gabungan parpol, bukan masing-masing parpol.