Serapan Raskin Yogya 100 Persen

YOGYAKARTA, KOMPAS - Serapan beras untuk rakyat miskin atau raskin di Kota Yogyakarta pada caturwulan pertama tahun 2010 mencapai 100 persen. Hal itu disebabkan sebagian besar masyarakat miskin Yogyakarta dinilai masuk kategori masih perlu ditopang kebutuhan pangannya.

Selama periode Januari-April, jumlah beras yang didistribusikan mencapai 706.980 kilogram dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) Kota Yogyakarta 11.783 di 14 kecamatan. Setiap RTSPM memperoleh jatah beras Bulog kelas medium 15 kg per bulan yang ditebus Rp 1.600 per kg. Di pasar, beras sejenis dijual Rp 5.000 per kg.

"Selain penyerapan 100 persen, pembayaran harga tebusan oleh RTSPM juga 100 persen," kata Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta Tri Hastono, Jumat (23/4).

Tiga kecamatan dengan jumlah RTSPM tertinggi adalah Umbulharjo (1.448 keluarga), Tegalrejo (1.294), dan Gedongtengen (1.037). "Jumlah RTSPM itu merupakan data Badan Pusat Statistik tahun 2008," kata Tri.

Data Pemkot Yogyakarta, jumlah warga miskin hampir dua kali lipat dari data BPS, yakni 21.228 keluarga. "Parameter yang digunakan pemkot lebih luas dan akomodatif sehingga menjangkau lebih banyak masyakarat yang masuk kategori miskin," katanya.

Dari 11.783 RTSPM itu (versi BPS), lanjut Tri, sebagian besar termasuk kategori warga fakir miskin dan miskin atau kategori kemiskinan terbawah. "Kategori itu merupakan warga yang kebutuhan pangannya masih perlu ditopang pemerintah," ujarnya.

Adapun jumlah sisanya mengupayakan pangan secara mandiri. "Bagi keluarga miskin yang tak masuk data BPS itu, pemkot menyediakan bantuan melalui program lain, seperti jaminan kesehatan," ujar Tri.

Fenomena ironis

Dihubungi secara terpisah, sosiolog Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito melihat fenomena itu justru ironi. "Serapan raskin yang tinggi bisa dimaknai program penanggulangan kemiskinan yang didengung-dengungkan pemerintah gagal," katanya.

Hal itu, dinilai Arie, sebagai dampak dari pembiaran praktik pemiskinan masyarakat, di antaranya penyempitan lahan pekerjaan dan tergesernya ruang-ruang ekonomi masyarakat kecil akibat serbuan sektor-sektor ekonomi besar, seperti mal dan ritel modern.

Oleh karena itu, pemerintah perlu serius mengevaluasi efektivitas berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan selama ini. "Kemiskinan jangan hanya dilihat dari satu sektor, melainkan lintas sektoral, seperti perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan," katanya. (ENG)