Banggar Desak Komisi VII DPR Segera Putuskan Asumsi Lifting

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis mendesak agar Komisi VII DPR dan pemerintah segera mengambil keputusan terkait asumsi produksi (lifting) minyak dan harga minyak dalam pembahasan APBN-P 2010.

Menurutnya, belum rampungnya pembahasan di Komisi VII ini bisa menghambat pembahasan APBN-P 2010 .

"Bila Komisi VII dan Menteri ESDM tidak juga dapat memutuskan, kemungkinan pembahasan RAPBNP terganggu dan tidak selesai. Karena itu, Banggar mengharapkan agar Komisi VII dan Menteri ESDM meperhatikan hal ini dengan sungguh2!," tegas Harry, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Jakarta, Senin ( 26/4/2010 ).

Harry mengatakan pihaknya memberi tenggat waktu kepada Komisi VII agar memberikan rekomendasi seputar asumsi lifting dan harga minyak sebagai acuan Banggar, Senin ( 26/4/2010 ) ini. Dia mengingatkan, apabila Komisi VII dan pemerintah gagal menentukan rekomendasinya, maka dipastikan pembahasan APBN-P akan terganggu. Pasalnya, sesuai ketentuan perundang-Undangan, pembajasan hanya satu bulan setelah draft diajukan Presiden.

"Sesuai perintah UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD)yang membatasi waktu pembahasan hanya 1 bulan masa sidang setelah RAPBNP diajukan Presiden," tutur Harry.

RAPBN-P 2010 ini telah diajukan pemerintah ke DPR awal bulan ini. Banggar sendiri dijadwalkan akan melanjutkan rapat untuk menyelesaiakan Panja Asumsi hari ini juga setelah Komisi VII dan pemerintah memberikan rekomendasi. Kemudian, pada 27 dan 28 April, akan digelar rapat Panja Belanja Pusat dan Panja Transfer Daerah.

Pada 29-30 April, akan dilakukaN pembahasan draft RUU APBNP dan penyempurnan RKAKL Komisi I hingga Komisi XI.

Pada 1 Mei, dijadwalkan akan digelar rapat kerja dengan Menko Perekenomian Hatta Rajasa ataupun Menkeu Sri Mulyani Indrawati sebagai wakil dari pemerintah untuk pengambilan keputusantin gkat I. Dan terakhir, pada 3 Mei, dijadwalkan dilakukan pengambilan keputusan RAPBNP dalam rapat Paripurna DPR.

Penetapan target lifting minyak dalam APBN-P 2010 berjalan alot. Tarik ulur antara pemerintah dan DPR pun tak kunjung usai. Terakhir, dalam rapat kerja yang berlangsung antara pemerintah dan Komisi VII DPR, Jumat ( 23/4/2010 ) dini hari, pemerintah akhirnya mengajukan target lifting mencapai 955 ribu barrel per hari (bph) dalam APBN-P 2010 atau lebih rendah ketimbang target dalam APBN 2010 yang mencapai 956 ribu bph.