Mafia pajak

Kasus Gayus Turunkan Semangat Pegawai Pajak

Kompas.com - 27/04/2010, 12:33 WIB

Bandung, Kompas - Semangat bekerja para pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I menurun sejak kasus Gayus Tambunan merebak. Mereka menerima stigma dari masyarakat karena dianggap berperilaku tak berbeda dengan Gayus.

Kepala Kanwil DJP Jabar I Dedi Rudaedi di Bandung, Senin (26/4), mengatakan, semangat bekerja para pegawainya harus dibangkitkan. Tak hanya bekerja, semangat mengenakan identitas sebagai pegawai pajak juga kendur. Mereka kerap enggan memakai identitasnya di tempat umum. Pegawai pajak kadang-kadang mendapatkan sindiran atau cemoohan dari masyarakat.

Dampak lain dari stigma, misalnya di salah satu desa di Kabupaten Garut, semua surat pemberitahuan pajak terutang dan pajak bumi bangunannya dikembalikan. "Mereka yang mengembalikan tak mau bayar pajak. Mereka menganggap, buat apa bayar kalau dimakan pegawai pajak," ujarnya.

Fenomena itu tak hanya terjadi di Jabar, tetapi juga di Indonesia. Di Jakarta, misalnya, beberapa pegawai yang mengenakan seragam pajak diteriaki maling. "Di Jakarta, kalau bus sampai di gedung Direktorat Jenderal Pajak, kondekturnya teriak Gayus... Gayus...," papar Dedi.

Tak mudah

Jumlah pegawai Kanwil DJP Jabar I sebanyak 1.457 orang dengan wilayah kerja mencakup Kabupaten Garut, Bandung, Sumedang, Bandung Barat, Purwakarta, Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur, serta Kota Cimahi, Bandung, Tasikmalaya, Sukabumi, dan Banjar. "Di Indonesia terdapat 32.000 pegawai pajak yang tak mudah dipantau semua dengan berbagai karakternya," kata Dedi.

Karena itu, DJP Jabar I bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Jabar mengembalikan citra pegawai pajak. "Pihak Kadin Jabar menjelaskan pentingnya pajak untuk pembangunan," katanya.

Jadwal dan tempat pertemuan untuk memulihkan penilaian masyarakat itu masih diatur. Dedi meminta pegawainya tetap semangat bekerja. "Sekarang, pajak memang berada di titik nadir. Kalau ada Gayus-Gayus lain, mari kita hukum," ujarnya.

Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal Sutisno mengatakan, pihak DJP sedang diuji dengan adanya kasus Gayus. Peristiwa itu menimbulkan dampak yang kurang baik. Ia meminta kasus Gayus yang menjadi pengalaman pahit itu tak terulang karena sangat terkait dengan kepercayaan masyarakat. (bay)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau