Fahri Hamzah Dinilai Tidak Konsisten

JAKARTA, KOMPAS.com -  Keberatan Fahri Hamzah atas penahanan tersangka kasus L/C fiktif yang juga politisi PKS, Mukhamad Misbakhun, dinilai inkonsisten dengan rekomendasi Pansus Century.

Seperti yang dilansir berbagai media, Wakil Sekjen PKS dan anggota Pansus Century itu menilai bahwa Misbakhun tidak layak untuk ditahan karena kasus dugaan L/C fiktif dipandangnya sebagai kasus perdata yang tidak menimbulkan kerugian pihak manapun, termasuk negara.

“Pernyataan Fahri bertentangan dengan hasil audit investigasi BPK dan rekomendasi Pansus Century. Jika memang tidak ada kerugian negara, kenapa rekomendasi Pansus menyatakan hal yang berbeda? Berdasarkan pengakuan Fahri itu, Mahkamah Konstitusi seharusnya berani membatalkan hasil sidang paripurna DPR mengenai Century,” kata Jemmy Setiawan, pelapor dugaan L/C fiktif atas nama PT Selalang Prima Internasional (SPI) ke Mabes Polri pada 1 Maret yang lalu.

Misbakhun adalah pemilik 99 persen saham PT SPI. Menurut audit investigasi BPK, PT SPI termasuk satu dari 10 debitor penerima L/C impor dari Century yang diduga fiktif yang totalnya mencapai US$ 177,8 juta. Hingga per 31 Desember 2008, kerugian Bank Century masih US$ 172 juta atau Rp 1,88 triliun, atau hampir setara dengan jumlah uang yang dibobol melalui L/C fiktif.

PT SPI menerima L/C senilai senilai US$ 22,5 juta. Sebelum Misbakhun dilantik menjadi anggota DPR, status pinjaman L/C PT SPI masih macet. PT SPI kemudian meminta restrukturisasi pembayaran L/C itu setelah Misbakhun menjadi anggota DPR. Belakangan, mantan ajudan Dirjen Pajak tersebut aktif menjadi inisator Pansus Century yang menyoal keabsahan kebijakan bailout Bank Century dan menduga adanya aliran dana bailout ke tim sukses capres tertentu.

“Hingga masa kerjanya selesai, Pansus tidak berhasil menemukan adanya aliran dana ke tim sukses capres manapun. Tapi, anehnya, Pansus tidak membahas aliran dana ke L/C fiktif yang melibatkan Misbakhun dan keluarga politisi lain di DPR. Ini merupakan kecurangan. Telah terjadi sebuah kebohongan publik yang luar biasa,” tandas Jemmy.

Jemmy meminta agar Badan Kehormatan DPR memeriksa Fahri Hamzah terkait pernyataannya itu. Ia melihat, kengototan Fahri dalam membela Misbakhun melebihi batas kewajaran. Jemmy yakin ada hal-hal tertentu yang disembunyikan oleh orang merekomendasikan Misbakhun masuk PKS tersebut.

”Badan Kehormatan DPR harus mampu membongkar permufakatan jahat antara pelaku kejahatan perbankan dan politisi-politisi pragmatis. Jangan sampai DPR kena getah dari sepak terjang maling berkedok moralis,” katanya.