CIKARANG, KOMPAS.com — Sekitar 20.000 buruh yang tergabung dalam wadah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dari tiga provinsi di Indonesia akan bergabung bersama aliansi buruh lainnya di Istana Presiden Jakarta dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) pada hari Sabtu (1/5/2010).
"Aksi tersebut kami bagi dalam dua sesi, yakni tanggal 1 Mei bertempat di Istana Presiden, dan tanggal 3 Mei bertempat di Gedung DPR RI Jakarta. Seluruh buruh berasal dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten," ujar Ketua SPSI Bekasi Badullah di Cikarang, Selasa (27/4/2010).
Menurutnya, sekitar 4.000 buruh di antaranya akan berasal dari kawasan industri Cikarang dan Kota Bekasi. Massa akan bergerak dari masing-masing wilayah menuju tempat tujuan dengan pembiayaan secara swadaya dari pihak perusahaan. "Mayoritas akan berangkat menggunakan bus, dan kendaraan roda dua," ujarnya.
Menurutnya, isu yang akan diperjuangkan dalam kegiatan tersebut meliputi penerapan Jaminan Sosial Nasional (Jamsosnas), jaminan proteksi pemberlakuan perdagangan bebas Asia (AFTA) dari pemerintah, dan sejumlah persoalan lain yang menyangkut kesejahteraan buruh.
"Kita berharap agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai lembaga nonprofit tidak mencari keuntungan dari pemberlakuan Jamsosnas untuk seluruh kalangan pekerja tanpa terkecuali," ujarnya.
Selain itu, kata dia, Jamsosnas wajib mengakomodasi kesehatan buruh dan keluarga hingga yang bersangkutan meninggal dunia. Sementara untuk jaminan hari tua dapat diberikan setiap bulan hingga pihak penerima dinyatakan meninggal dunia. Bagi pekerja kontrak diharapkan mendapat tunjangan kesehatan setara dengan karyawan tetap.
Pemerintah juga diharapkan memberikan perlindungan terhadap sejumlah perusahaan yang hingga kini belum siap menghadapi serbuan produk China terkait persoalan bunga bank yang masih relatif tinggi, sarana infrastruktur yang kurang memadai, dan sistem birokrasi pemerintah yang terkesan berbelit.
"Poin terakhir yang perlu kita kritisi melalui May Day kali ini adalah persoalan serikat pekerja di sejumlah perusahaan yang masih mengalami intervensi dari pengusaha. Hal ini sangat mempengaruhi kesejahteraan bagi kaum buruh," demikian Abdullah.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang