BEOGRAD, KOMPAS.com - Pemimpin Serbia Bosnia, Milorad Dodik, Selasa (27/4), menuduh NATO mencampuri urusan dalam negeri Bosnia dan Herzegovina.
Dodik, Perdana Menteri Republika Srpska, kesatuan wilayah Bosnia Herzegovina yang didominasi etnik Serbia, sebagaimana dilaporkan kantor berita Republik Kroasia, HINA, mengatakan, prasyarat NATO agar Bosnia bergabung dalam Rencana Aksi Keanggotaan Persekutuan (MAP) mengharuskan bahwa kepemilikan harta militer di negeri tersebut diserahkan ke tingkat negara bagian.
"Kami tak dapat menyepakati bahwa harta apa pun diserahkan kepada siapa pun di tingkat Republik Bosnia Herzegovina," kata Dodik kepada wartawan di Banja Luka.
Yang menjadi masalah ialah bagaiamana memastikan siapa yang memiliki harta militer di bekas Republik Yugoslavia itu. Pemerintah Dodik berkeras kepemilikan mesti berada di tingkat wilayah, dan penggunaan harta tersebut diserahkan kepada militer.
Dodik juga mengatakan NATO, pada kenyataannya, berusaha memaksakan perubahan undang-undang dasar, upaya yang telah ditolak sebelumnya. "Tak satu pun perubahan ini akan terjadi baik sebelum atau setelah pemilihan umum," kata Dodik. Pemilihan umum dijadwalkan diselenggarakan bulan Oktober di Bosnia Herzegovina.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang