Subsidi Listrik Dikurangi, Komisi VII Keberatan

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi VII DPR menyampaikan nota keberatan atas alokasi subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 yang akan disahkan pada Rapat Paripurna DPR, Senin (3/5/2010).

Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsa mengatakan, pihaknya mempertanyakan pengurangan subsidi sebesar Rp 1 triliun. Riefky memaparkan, sebelumnya subsidi listrik dianggarkan Rp 56,15 triliun, tetapi jumlah itu berubah menjadi Rp 55,15 triliun atau berkurang sebesar Rp 1 triliun.

"Kami telah melakukan pembahasan secara mendalam dan diputuskan bahwa subsidi listrik Rp 56,15 triliun. Besaran subsidi ini dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat akibat dari adanya rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif dasar listrik sebesar 15 persen," kata Riefky di sela rapat paripurna.

Pernyataan keberatan mengenai dikuranginya subsidi listrik juga disampaikan oleh anggota Komisi VII, Zainuddin Amali, setelah Ketua Badan Anggaran Harry Azhar Azis membacakan hasil pembahasan Badan Anggaran mengenai APBN-P 2010.

Ia mempertanyakan, apakah ada kaitan antara rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 15 persen dan berkurangnya subsidi listrik.

Menanggapi pernyataan keberatan Komisi VII, Harry mengatakan, pihaknya tidak mengalokasikan anggaran berdasarkan tarif listrik. "Subsidi justru bertambah Rp 2,4 triliun. Penurunan dari Rp 56,15 triliun menjadi Rp 55,15 triliun terkait penurunan harga keekonomian. Tetapi itu juga bukan untuk listrik bersubsidi, melainkan untuk kalangan mampu," ujar Harry.