Orang Asing Beli Properti Harus Berusia di Atas 55 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sedang mematangkan konsep perubahan Peraturan Pemerintah (PP), sebelum usulan revisi tersebut disampaikan kepada presiden. Targetnya, akhir bulan ini pembahasan soal kepemilikan asing atas properti akan selesai dibahas di internal.

“Setelah itu kami akan dibahas antardepartemen (interdept)dan dilaporkan ke presiden,” ujar Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Soharso Monoarfa di kantornya, Selasa (4/5). Pembahasan interdept diperlukan karena pemilikan asing atas properti bersinggungan dengan banyak aturan yang dikeluarkan oleh instansi dan departemen lain, misalnya aturan keimigrasian, aturan kepemilikan lahan di BPN.

Di atas 55 tahun

Menurut Soharso, dalam usulan perubahan PP tersebut, pihaknya sedang mengkaji kemungkinan memberi persyaratan orang asing yang boleh memiliki properti di Indonesia. Di antaranya, properti untuk hunian bisa dimiliki orang asing yang berusia di atas 55 tahun ke atas sehingga Indonesia bisa menjadi negara tujuan menikmati hari tua.

Selain itu, Kemenpera juga akan mensyaratkan pembelian dengan menggunakan 50 persen dengan dana sendiri. Sisanya boleh didanai oleh bank tapi dengan batasan kredit misalnya tiga tahun. Ini untuk mencegah jangan sampai pembeli mengambil keuntungan dengan menyewakan propertinya, lantas dana hasil sewaan itu digunakan untuk membayar kredit kepemilikan. “Itu sama dengan investasi spekulasi. Saya tidak ingin mendorong properti masuk dalam wilayah spekulasi aset,” tandasnya.

Soal bank yang boleh mendanai kredit kepemilikan properti tersebut, Kemenpera belum lagi membahasnya dengan Bank Indonesia. Apakah boleh menggunakan kredit dari bank asing, atau harus menggunakan bank nasional. Sebagai instrumen investasi, bakal ada pengenaan pajak jika aset properti tersebut dijual dalam jangka waktu kurang dari tiga tahun.

Adapun bagi pengembang yang memenuhi kualifikasi volume unit tertentu dalam pembangunan rumah siap huni, bisa menjual unitnya untuk asing. Namun, jumlahnya akan dibatasi, karena Kemenpera akan membatasi jumlah properti yang bisa dijual kepada asing dalam satu lokasi. “Kami sedang memikirkan insentif yang diberikan tidak hanya kepada pembelinya, tapi juga developernya,” ujar Suharso.

Selain itu, perubahan PP ini juga akan mengatur soal harga jual dan status kepemilikan properti. (Teddy Gumelar/KONTAN)