Thaksin Minta Pendukungnya Rujuk

Kompas.com - 05/05/2010, 04:50 WIB

BANGKOK, KOMPAS.com - Mantan perdana menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, Selasa (4/5), meminta pendukungnya mengupayakan rujuk setelah pemerintah menawarkan penyelenggaraan pemilu November mendatang untuk mengakhiri kemelut politik. "Rujuk itu baik untuk semua orang," katanya dalam pernyataan perteleponnya pada pertemuan partai oposisi Puea Thai.

"Hari ini jangan berpikir tentang masa lalu, tapi melihatlah ke masa depan. Dengan begitu rujuk bangsa terjadi," kata Thaksin yang kini hidup di pengasingan itu.

Dengan mengisyaratkan adanya kemungkinan terobosan dalam mencairkan kebuntuan lama antara pemerintah dan para pendukungnya, Thaksin mengatakan ia berharap bahwa hal baik akan terjadi pada Hari Penobatan, Rabu. Ia menyebutnya sebagai tanggal keberuntungan. "Saya pikir harus ada awal pembicaraan untuk menciptakan iklim yang baik," katanya.

Dalam hal ini, Thaksin membebaskan kelompok 'kaus merah' yang selama ini mendukungnya untuk memutuskan apakah akan menerima tawaran PM Abhisit Vejjajiva tentang penyelenggaraan Pemilu 14 November itu. Para pengunjuk rasa anti-pemerintah Thailand sebelumnya menyatakan bahwa mereka serius mempertimbangkan tawaran PM Abhisit itu tapi mereka perlu waktu untuk membahasnya.

Thaksin digulingkan dari kursi perdana menteri (2001-2006) dalam kudeta militer tak berdarah. Sejak itu, ia tinggal di pengasingan untuk menghindari hukuman penjara dalam kasus korupsi.

Banyak penentang pemerintah yang berunjuk rasa di Bangkok sejak pertengahan Maret mengupayakan hartawan telekomunikasi yang menjadi politisi itu kembali berkuasa dengan memuji kebijakan merakyatnya. Mantan perdana menteri yang buron itu dilaporkan menyewa kantor pengacara internasional untuk membantu gerakan anti-pemerintah menyelenggarakan unjuk rasa di Bangkok.

Amsterdam & Peroff yang berkantor di Toronto, London, dan Washington, menyatakan, pihaknya dipilih Thaksin untuk membantu perjuangan memulihkan demokrasi dan penegakan hukum di Thailand. "Kami diminta mantan perdana menteri, (Thaksin) Shinawatra, mengatasi masalah penting ini dan kami akui ini tantangan rumit dan peka untuk mengurai kemelut politik rakyat Thailand," kata Robert Amsterdam, pendiri kantor hukum tersebut.

"Tujuan kami adalah menjelajahi setiap cara hukum untuk membantu gerakan pendukung demokrasi itu dan mengimbau masyarakat internasional agar tidak menenggang penumpasan dengan cara kekerasan terhadap pelaku unjuk rasa damai," katanya.

Di Podgornica, Montenegro, akhir April lalu, Thaksin mengakui keterkaitannya dengan para demonstran 'kaus merah' di Thailand. "Ya, kami berbicara. Kami hanya berjuang demi demokrasi. Biarkan mereka berjuang demi demokrasi dan keadilan. Itu saja," kata Thaksin kepada wartawan.

Thaksin yang memegang paspor Republik Adriatik ini tiba di Montenegro akhir pekan lalu untuk melakukan pembicaraan tentang penanaman modal di negara itu. Kunjungan Thaksin ke Montenegro merupakan kali kedua tahun ini. Kunjungan pertamanya tahun ini berlangsung pada 13 Maret lalu dimana dia tiba dengan pesawat pribadi ke Trivat, kota pesisir Montenegro, dari Dubai.

Pejabat Montenegro belum pernah menjelaskan tentang cara Thaksin memperoleh kewarganegaraan republik bekas Yugoslavia itu. Sumber Pemerintah Thailand menyebutkan, pemerintah siap merundingkan ampunan bagi pemimpin penentang pemerintah sebagai bagian dari usul peta jalan rujuk untuk Pemilu November 2010.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau