SMI dalam Pusaran Politik Transaksional

JAKARTA, KOMPAS.com — Restu Presiden atas mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan mengizinkannya hijrah menjadi salah satu petinggi Bank Dunia bak petir pada siang bolong. Banyak yang terkaget-kaget, mengapa Presiden begitu mudah melepas salah satu menteri yang disebutnya terbaik di tengah berbagai persoalan yang masih membelit.

Pengamat politik J Kristiadi mengungkapkan, peta perpolitikan semakin kental nuansa transaksional dengan mundurnya Sri Mulyani. Golkar selama ini paling getol meminta Sri Mulyani mundur. Pascamundurnya mantan Direktur IMF itu, Golkar pun menunjukkan sinyal akan menutup kasus Bank Century secara politik.

Analisa yang muncul kemudian, inikah bagian dari deal politik dengan Golkar? "Peta perpolitikan kita semakin kental politik transaksionalnya. Kita tahu, ada persoalan personal antara Pak Ical dan Bu Sri Mulyani. Ini sangat disayangkan sekali ketika dia (Sri Mulyani) harus dikalahkan. Kita banyak berdoa sajalah karena elite masih mementingkan kepentingan transaksional," kata Kristiadi kepada Kompas.com, Jumat (7/5/2010) pagi.

Transaksi yang terjadi adalah pertukaran kepentingan. "Elite kita kehilangan karakter. Ada unsur-unsur di Golkar yang terancam dengan keberadaan Sri Mulyani. Sri Mulyani tidak bisa dinegosiasi soal pajak. Imbal baliknya dengan Demokrat atau Presiden, mungkin meminta supaya menghentikan polemik yang terus bergulir, misalnya soal hak menyatakan pendapat," kata Kristiadi.

Sinyalemen politik transaksional, lanjutnya, akan semakin menguat jika yang terpilih menggantikan Sri Mulyani adalah Anggito Abimanyu yang saat ini menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. "Dia punya hubungan yang cukup baik dengan tokoh-tokoh Golkar," ujarnya.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengutarakan hal yang sama. Ia menyebut mundurnya Sri Mulyani merupakan kemenangan Golkar. "Selama ini kan Golkar yang ngotot soal itu. Kita lihat saja, apakah setelah ini masih konsisten mengawal Century," kata Muzani.

Namun, ucapan Muzani ini dibantah Ketua DPP Bidang Politik Golkar Priyo Budi Santoso. Priyo mengakui ada komunikasi intensif antara Aburizal Bakrie dan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, menurut dia, tidak secara spesifik membahas nasib politik Sri Mulyani. Yang jelas, Priyo juga sudah memastikan bahwa partainya "tutup buku" soal wacana hak menyatakan pendapat.