Bank Dunia Intervensi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Penunjukan Bank Dunia atas Sri Mulyani Indrawati sebagai Direktur Operasional dianggap sebagai bentuk intervensi asing atas Indonesia. Posisi Sri Mulyani di Bank Dunia mampu mengalahkan prioritas sebagai menteri keuangan.

"Kami menilainya sebagai bentuk intervensi dan pelecehan hukum. Sayangnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujuinya," kata Ketua Komisi Anti-Utang Dani Setiawan di Jakarta, Jumat (7/5/2010).

Dani berpendapat, kepindahan Sri Mulyani ke Bank Dunia merupakan upaya menyelamatkan Sri Mulyani dari jeratan hukum terkait kasus penyimpangan dana talangan (bail out) Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. "Padahal, melalui Sidang Paripurna DPR RI pada 20 Maret lalu, Sri Mulyani dinyatakan bersalah dalam kasus penyalamatan Bank Century," terang Dani. 

Lebih lanjut, ia berpendapat, selama menjadi menteri di masa pemerintahan SBY, Sri Mulyani dianggap berhasil menjalankan proyek-proyek utang luar negeri, khususnya dari Bank Dunia. Selama menjabat, kata Dani, Sri Mulyani adalah aktor utama di balik lahirnya sejumlah undang-undang di bidang investasi, perdagangan, dan keuangan yang memang dibiayai oleh utang luar negeri dari Bank Dunia.

"Pengangkatan Sri Mulyani bukan dilatarbelakangi oleh prestasi, tetapi lebih karena kepentingan mempromosikan orang yang dipercaya oleh Amerika Serikat untuk melakukan liberalisasi," terangnya.