JAKARTA, KOMPAS.com — Dikotomi orang partai dan nonpartai selalu mengemuka setiap kali ada rencana pengisian jabatan publik dengan asumsi-asumsi yang menyertainya.
Khusus soal pengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tidak ada debat sungguh-sungguh soal apakah perlu atau tidak menempatkan menteri yang memiliki tradisi berpikir dan bertindak "meleset" dari mazhab ekonomi ala Sri Mulyani, baik itu ahli ekonomi dari partai maupun nonpartai.
Masih dalam kerangka berpikir partai-nonpartai itu, Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga menekankan, pengganti Sri Mulyani sebaiknya berasal dari kalangan nonpartai.
"Tokoh nonpartai yang profesional, berkompeten, lurus, dan mampu melakukan komunikasi politik," kata Anas Urbaningrum soal kriterianya melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (7/5/2010).
Anas berharap tokoh nonpartai dapat bekerja penuh konsentrasi, mampu membantu Presiden, dan tidak mengundang kecurigaan politik. "Tentang siapa orangnya, kami tidak mengajukan proposal. Kami serahkan penuh kepada Presiden SBY yang dibekali hak prerogatif," katanya.
Anas menambahkan, menteri keuangan baru nanti harus mampu melanjutkan prestasi Sri Mulyani dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang terdistribusi makin adil dan merata.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang