BANDUNG, KOMPAS.com - Rencana pembuatan jalur khusus sepeda di Kota Bandung diharapkan dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak orang. Supaya benar-benar efektif, sistem transportasi massal, seperti angkutan umum, harus dibenahi.
"Angkutan umum tetap menjadi moda utama dalam perbaikan sistem transportasi perkotaan seperti Bandung. Sepeda bakal digemari lebih banyak orang jika angkutan umum sudah tertata dengan baik," kata pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung, Kusbiantoro, Minggu (9/5).
Menurut guru besar planologi itu, warga Bandung masih enggan bersepeda pada hari kerja karena tidak ada ruang di ruas jalan. Mobil dan sepeda motor terlalu mendominasi jalan. Bila angkutan umum tertata rapi, ia memprediksi pengguna mobil dan sepeda motor akan berkurang.
"Ruang yang ditinggalkan pengguna kendaraan bermotor pribadi itu bisa dimanfaatkan oleh sepeda sehingga masalah kemacetan berkurang dan lingkungan semakin bersih," lanjutnya.
Meskipun demikian, sepeda dirasa sulit menjadi moda transportasi utama warga untuk bergerak di dalam kota. Pasalnya, kontur Kota Bandung yang berbukit-bukit memunculkan banyak tanjakan dan turunan. Kondisi itu dinilai menyulitkan pergerakan warga bila memakai sepeda sebagai moda transportasi utama.
Lewati permukiman
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung berencana membuat jalur khusus sepeda sepanjang 8.128 meter dengan estimasi biaya Rp 2,5 miliar. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Iming Ahmad mengatakan, pembangunan jalur itu, antara lain, meliputi Jalan Diponegoro, Jalan Ganesha, Jalan Ir H Djuanda, Jalan Braga, Jalan Merdeka, dan Gedung Sate.
Pakar lingkungan dari Universitas Padjadjaran, Mubiar Purwasasmita, mengatakan, jalur sepeda akan lebih bermanfaat bila melintasi kawasan permukiman menuju perkantoran atau kampus. "Kurang fungsional jika jalur itu hanya melintasi area kantor dan pusat keramaian," katanya.
Namun, ia menyambut baik ajakan pemerintah dan berbagai pihak kepada masyarakat untuk kembali bersepeda. "Apalagi jika jalur sepeda yang akan dibangun melewati permukiman atau perumahan. Masyarakat akan semakin tergugah untuk bersepeda," ujarnya.
Mubiar mengusulkan agar kampus-kampus menganjurkan mahasiswa, terutama yang tempat tinggalnya relatif dekat, untuk memilih sepeda. Namun, hal itu juga harus didukung fasilitas, seperti tempat parkir.
Beberapa pesepeda menepis pendapat Kusbiantoro yang menganggap kontur tanjakan menyulitkan pesepeda. Haroko Hermawan, aktivis Bike to Work Bandung, menyatakan, bagi mereka yang terbiasa bersepeda ke kantor, tanjakan bukan problem lagi.
Menurut Haroko, sesuai dengan data Bike to Work, di Bandung tercatat 800 karyawan yang kerap bersepeda ke kantor. "Mereka pekerja kelompok menengah ke atas. Kalau ditambah dengan pekerja yang terpaksa bersepeda ke kantor, jumlahnya bisa ribuan orang. Jangan lupa, mereka tiap hari bertemu tanjakan," tuturnya.
Pada akhir pekan seperti Sabtu atau Minggu, lanjutnya, pesepeda Bandung juga giat melintasi jalur-jalur menantang, seperti Warung Bandrek, yang sarat tanjakan. "Saya pikir opini bahwa tanjakan di Bandung bikin sulit pesepeda layak dipertanyakan. Itu asumsi atau berdasar fakta?" katanya.
Ketua Bike to Work Indonesia Toto Sugito juga berpendapat, yang penting pemerintah membuat dulu jalur sepeda. Bagi Toto, tidak terlalu penting apakah jalur sepeda pelopor itu melewati permukiman atau tidak.
"Jalur sepeda itu ibarat undangan bagi warga untuk bersepeda. Saya yakin, kalau jalur sepeda sudah ada, mereka yang bersepeda akan bertambah banyak," ujarnya dalam sebuah diskusi belum lama ini. (Herlambang Jaluardi/Adi Prinantyo/KOMPAS Cetak Lembar Jawa Barat)
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang