JK: Rusuh Koja akibat Salah Komunikasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla menilai kerusuhan yang terjadi di makam Mbah Priuk beberapa waktu lalu disebabkan kesalahan komunikasi dan sosialisasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga.

"Kalau tidak ada kesalahan komunikasi dan sosialisasi, pasti tidak akan ada bentrokan antara warga dengan Satuan Polisi Pamong Praja," kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, ketika menyerahkan hasil tim investigasi kemanusiaan PMI masalah Priok kepada Gubernur DKI Jakarta, Jumat (14/5/2010).

Menurut Kalla, kalau tidak ada kesalahan komunikasi dan sosialisasi, bentrokan antara warga dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang merugikan semua pihak tidak akan terjadi.

"Pemerintah Provinsi DKI harus meningkatkan fungsi koordinasi, komunikasi, dan informasi secara berjenjang dalam melaksanakan tugas yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat melalui sosialisasi yang tepat dan pelaksanaannya sesuai dengan aturan UU yang berlaku," katanya.

Hal serupa juga dikatakan Ketua Tim Investigasi PMI, Ulla Nuchrawaty. Penyebab jatuhnya korban dalam bentrokan tersebut tidak terlepas dari beberapa kesalahan kedua belah pihak, yakni PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), pemerintah daerah, dan aparat yang kurang melakukan sosialisasi tentang rencana untuk tetap memelihara makam.

Menurutnya, kekerasan itu menimbulkan luka fisik dan kerugian material yang dirasakan oleh sejumlah warga dan Pemprov DKI Jakarta.

"Dalam kekerasan itu menyebabkan tiga orang meninggal dunia dan 231 korban luka yang terdiri dari 112 personel Satpol PP, 26 personel Polri, 90 masyarakat, dan 20 di antaranya adalah anak-anak," katanya.

Untuk kerugian material, ungkapnya, sebanyak 24 truk hancur, 43 kendaraan operasional Isuzu Panther, dan 14 KIA, masing-masing dua kendaraan komando dan kendaraan Toyota Kijang, 575 perlengkapan petugas lapangan, serta dua unit alat komunikasi radio.

Mengenai seluruh korban akibat kekerasan itu, katanya, wajib mendapat santunan dan perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah khususnya, Pemprov DKI Jakarta.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, pihaknya meminta kepada PMI untuk melakukan kajian dan meneliti kasus Priok secara obyektif.

"Kami yakin dan percaya PMI adalah lembaga kemanusiaan yang netral dan punya landasan serta prinsip kerja yang mengedepankan pendekatan kemanusiaan tersebut," katanya.

Sepuluh hari ke depan, kata Gubernur, pihaknya akan memberikan pengumuman format santunan kepada seluruh korban, termasuk di dalamnya dalam bentuk biaya bagi mereka yang masih melakukan pendidikan.