Seleksi ptn

Pemerintah Cuma Mau Hasilnya Saja...

Kompas.com - 14/05/2010, 20:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dilema perguruan tinggi saat ini adalah tuntutan terhadap mutu yang dihadapkan pada tingginya biaya kuliah bagi para mahasiswa. Kondisi yang dihadapi PTN adalah pro mutu atau pro rakyat.

Demikian diungkapkan Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam B Prasodjo dalam diskusi pendidikan bertajuk "Perluasan Akses dan Mutu Pendidikan di Indonesia", di Jakarta, Jumat (14/5/2010). "Sebenarnya, jika pemerintah mensubsidi dengan baik, tidak perlu mengorbankan mahasiswa. Dalam persoalan pendidikan di negeri ini, pemerintah mau hasilnya, tetapi minim dukungan," kata Imam.

Imam menambahkan, dalam persoalan mutu pendidikan tinggi, prestasinya tidak bisa dilihat dari pencapaian akademik atau berstatus world class university. Pendidikan tinggi di negara ini juga telah mengabaikan pendidikan yang diamanatkan dalam konstitusi untuk membentuk karakter dan membangun semangat kebangsaan.

Pendidikan tinggi, misalnya, gagal untuk membangun karakter kejujuran. Hal itu terlihat dari mulai terkuaknya penjiplakan-penjiplakan karya ilmiah di PTN ternama.

Menurut Imam, upaya PTN untuk mandiri secara finansial perlu didukung karena memang tidak bisa mengandalkan anggaran dari pemerintah yang minim. Namun, perlu diatur rambu-rambu supaya kreativitas PTN untuk mencari dana itu tidak mengorbankan mahasiswa.

Sementara itu, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Herry Suhardiyanto mengatakan, tanpa ada aturan dan revisi soal penerimaan mahasiswa baru PTN, persaingan penerimaan mahasiswa baru bisa terjadi. Tidak berdasar jika banyak PTN mengklaim prestasi mahasiswa yang diseleksi lewat jalur mandiri lebih baik karena SNMPTN hanya jadi seleksi bagi lulusan SMA yang tersisa.

Herry mengatakan, penerimaan mahasiwa baru di PTN perlu diberikan lagi dalam porsi yang lebih besar lewat seleksi penerimaan nasional dan akan menjadi seleksi yang terbuka dan adil bagi semua calon mahasiswa karena mengedepankan unsur kemampuan akademik.

Namun, seleksi nasional yang dimaksud bukan hanya lewat jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi nasional (SNMPTN). Penerimaan mahasiswa baru lewat jalur tanpa tes dengan mempertimbangkan prestasi siswa selama tiga tahun di SMA juga bisa dijadikan seleksi nasional karena sifatnya yang mengutamakan prestasi akademik.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau