Golkar Minta KBRI Thailand Layani WNI

Kompas.com - 18/05/2010, 13:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Poksi I Fraksi Partai Golkar di DPR RI Agus Gumiwang Kartasasmita, yang juga Ketua DPP PG Bidang Hubungan Internasional, meminta Kedutaan Besar RI di Thailand tetap membuka dan memberikan pelayanan terhadap warga negara Indonesia.

Seperti diberitakan, situasi politik dan keamanan di Thailand memanas menyusul terjadinya bentrokan antara aparat keamanan dan para pengunjuk rasa kelompok Kaos Merah.

"KBRI harus mendata dan mengevakuasi WNI yang ada di Bangkok dan kota-kota lain di Thailand yang telah dijadikan wilayah operasi aparat keamanan," ujar Agus, yang juga Wakil Ketua Komisi I, Selasa (18/5/2010) di DPR RI.

Selain itu, Golkar juga mendorong pemerintah RI untuk berperan aktif sebagai fasilitator dan mediator dalam membuka ruang dialog antara kedua belah pihak berkonflik. Dikatakan Agus, Indonesia memiliki tokoh yang memiliki kemampuan dalam mediasi, seperti M Jusuf Kalla, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PMI.

Menurut Agus, jika konflik di Thailand berlarut-larut, hal ini dikhawatirkan dapat menciptakan instabilitas di kawasan Asia Tenggara. "Stabilitas politik di Thailand penting bagi terwujudnya cita-cita ASEAN Community, yang harus selesai pada 2015. Jika cita-cita tersebut tidak terwujud, maka agenda ASEAN bisa terhambat," katanya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau