Sri Mulyani Mundur, Demokrasi Terancam

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti dari Universitas Nasional Australia, Marcus Mietzner, menilai mundurnya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan akan mengancam demokrasi di Indonesia.

Menurut Mietzner, Sri Mulyani merupakan salah satu major blow atau penyeru utama antikorupsi di Indonesia.

"Padahal, pemberantasan korupsi menjadi nilai positif dalam evaluasi demokrasi Indonesia," kata Mietzner dalam peluncuran bukunya yang berjudul Problem of Democratication in Indonesia Election, Institutions and Society di Hotel Santika, Jakarta, Rabu (19/5/2010).

Mietzner mengatakan, terdapat dua permasalahan yang mengancam proses demokrasi di Indonesia. Pertama adalah korupsi. Kedua adalah sistem pemilihan umum di Indonesia yang seolah-olah masih mengacu pada sistem pemilu masa Orde Baru.

"Terdapat permasalahan yang memperlemah kerja KPK di Indonesia, seperti proposal Menkominfo yang mempermasalahkan penyadapan yang dilakukan KPK," katanya.

Pemilu di Indonesia, menurut Mietzner, seolah mengulang strategi pada Pemilu 1999. Masih ada anggota partai politik yang tergabung dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Anggota partai dalam KPU tidak hanya merusak reputasi, tetapi juga mengulang skenario 1999. Manajemen KPU akan kacau dan partai tidak senang dengan hasilnya," ujar Mietzner.

Intervensi negara dalam menentukan bentuk atau jumlah partai, kata Mietzner, akan membahayakan prinsip demokrasi. Akibatnya, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sistem elektoral yang kembali ke belakang akan menentukan reputasi mode demokrasi Indonesia di dunia internasional.

"Ranking kebebasan di Indonesia akan turun sehingga mengurangi kepercayaan investor asing," tambahnya.

Marcus Mietzner adalah pengajar di Universitas Nasional Australia yang telah meneliti Indonesia sejak tahun 1998 hingga 2008.