Juragan 200.000 Tabung Palsu Diperiksa

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah memeriksa 13 saksi terkait dugaan produksi tabung gal palsu yang melibatkan PT TTM. Mereka bukan hanya buruh pabrik itu, melainkan juga para juragannya.

"Ada saksi ahli dan karyawan pabrik PT TTM," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Boy Rafli Amar di Jakarta, Rabu (19/5/2010).

Boy menyebutkan, penyidik meminta keterangan dari saksi ahli, yakni Bagian Pengawasan Kualitas Gas Domestik Regional III PT Pertamina Ceppy dan saksi ahli lainnya dari Badan Standardisasi Nasional Kementerian Perindustrian.

Selain itu, penyidik juga meminta keterangan dari pihak produsen resmi, Yoyon Mulyono sebagai pembanding, serta Direktur Utama PT TTM Raden Kartono dan beberapa direktur lainnya.

Boy menegaskan, penyidik menemukan indikasi PT TTM memproduksi tabung gas ukuran tiga kilogram palsu yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia karena tanpa uji laboratorium. "Indikasi itu berdasarkan keterangan saksi ahli," ujar Boy.

Namun, penyidik hingga saat ini belum menetapkan tersangka terkait dugaan produksi tabung gas ilegal itu.

Penyelidikan kasus ini berawal dari laporan Bachrowi, pengurus perhimpunan konsumen yang mengadukan PT TMM terkait dugaan membuat tabung gas elpiji tanpa surat izin, 28 April 2010.

Boy menuturkan, penyidik menduga PT TTM sudah mendistribusikan 200.000 tabung gas di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang, serta menyita 200 unit tabung sebagai barang bukti.

Boy mengungkapkan, dugaan produksi tabung ilegal itu berawal saat manajemen PT TMM memecat seorang karyawannya, Agus. Agus inilah yang kemudian melaporkan adanya kegiatan memproduksi tabung ilegal kepada perhimpunan konsumen.

Selanjutnya, Bachrowi yang tergabung pada perhimpunan konsumen melaporkan tindak pidana penipuan konsumen itu kepada pihak kepolisian. Para tersangka kelak bisa diherat Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1a), Pasal 9 ayat (1c, d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 26 UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Industri.