Bangkok Mulai Dibenahi
”Kita semua bisa memperbaiki gedung-gedung yang rusak, tetapi yang terpenting adalah menyembuhkan luka emosional dan memulihkan persatuan rakyat Thailand,” kata Abhisit dalam pidato yang disiarkan di televisi.
Meskipun menawarkan rekonsiliasi, Abhisit menyatakan tidak akan menggelar pemilu dini pada November nanti. Sebelumnya, Abhisit menawarkan pemilu dini agar pemrotes ”Kaus Merah” bersedia mengakhiri aksi protes yang telah berlangsung lebih dari dua bulan. Akan tetapi, dengan berhasilnya pemerintah membubarkan pemrotes secara paksa, tawaran itu tidak berlaku lagi.
Pembersihan secara fisik juga dimulai sejak kemarin. Wartawan Kompas
Di Ratchaprasong, panggung protes juga dibongkar. Sampah masih berserakan belum tersentuh. Para pekerja sibuk memagari kompleks perbelanjaan Central
Sementara itu, para petugas pemadam kebakaran juga masih terus menyemprotkan air ke bagian Central World yang terparah dilanda kebakaran sejak bentrokan tentara dan pemrotes pada hari Rabu lalu.
Ruas-ruas jalan yang menuju Ratchaprasong masih ditutup bagi kendaraan. Setiap kendaraan yang lewat juga masih diperiksa tentara. Akan tetapi, orang-orang yang berjalan kaki ke tempat itu mulai diperbolehkan lewat dengan diperiksa terlebih dahulu.
Di Din Daeng, titik panas kerusuhan, tak banyak orang yang diperbolehkan melintas. Akan tetapi, komentar mereka senada. ”Mengerikan. Jika dibandingkan tahun 1992, jumlah orang yang tewas lebih sedikit. Akan tetapi, skala kerusakan kali ini jauh lebih buruk,” ujar John Shepard, yang telah tinggal di Thailand selama 30 tahun dan membuka usaha di Century Park Hotel di ujung pertigaan Din Daeng.
Saat pembersihan kota Bangkok dari pemrotes, Rabu dan Kamis, otoritas Thailand diduga kuat melakukan tindakan keras, yakni menggiring tawanan ke penahanan rahasia tanpa dakwaan.
Masalah itu menjadi sorotan lembaga HAM internasional terkemuka, Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di New York, Jumat (21/5).
”Tempat penahanan rahasia dan petugas yang tidak terhitung banyaknya adalah indikasi pelanggaran HAM,” kata Elaine Pearson, penjabat Direktur HRW Asia.
