Demokrat Jangan Kultus Individu

Kompas.com - 23/05/2010, 03:18 WIB

Bandung, Kompas - Jika ingin menjadi partai modern, Partai Demokrat diharapkan tidak terjebak pada kultus individu dengan terlalu menggantungkan diri pada sosok Susilo Bambang Yudhoyono. Penguatan sistem internal partai harus terus dilakukan guna mengantisipasi robohnya fondasi partai saat SBY tidak lagi menjadi presiden atau terlibat dalam politik.

Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf, seusai menjadi narasumber dalam diskusi tentang persaingan bursa Calon Ketua Umum Patai Demokrat yang diadakan oleh jaringan media Trijaya, Sabtu (22/5) di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. ”Sistem modern yang memperkuat konstitusi partai dan mekanisme internal harus mulai dibangun sejak kongres ini. Bayang-bayang SBY pelan-pelan harus dikikis,” katanya.

Semalam, dalam sidang pleno Kongres II Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono akan ditetapkan kembali sebagai Ketua Dewan Pembina. Tak ada keberatan peserta kongres terhadap penetapan itu. Saat pembukaan kongres, Jumat malam, Ketua Umum Partai Demokrat periode 2005-2010 Hadi Utomo juga menyebutkan, kongres itu akan kembali menetapkan Yudhoyono sebagai ketua dewan pembina.

Mengulang sejarah

Jika kultus individu yang muncul dan kekuatan terpusat pada satu figur, Partai Demokrat mengulang sejarah Partai Golkar pada masa Orde Baru yang mengultuskan posisi Soeharto. Artinya, akan ada kemunduran semangat demokratisasi yang selama ini didengung-dengungkan Partai Demokrat. ”Partai Demokrat harus memiliki keberanian untuk menerabas itu semua,” ungkap Asep.

Munculnya wacana keberadaan majelis tinggi dalam pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang menempatkan SBY sebagai ketua majelis tinggi, lanjutnya, juga bisa membahayakan masa depan partai apabila posisinya terlalu kuat. Ketua majelis tinggi menjadi penentu segala keputusan partai, termasuk untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, gubernur, hingga menteri.

”Peran SBY membesarkan partai tidak bisa dihilangkan. Tetapi, jangan kemudian hal itu membuat dia kerdil dengan hanya menjadikan SBY sebagai milik partai,” kata Asep.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Sigit Pamungkas, mengatakan, Partai Demokrat perlu menciptakan tokoh- tokoh baru yang disebutnya sebagai ”selebriti politik”.

”Sebagai partai yang relatif baru, cara paling sederhana untuk terus mempertahankan eksisitas partai adalah dengan memunculkan tokoh-tokoh partai yang baru yang kompeten,” ungkap Sigit.

Ia menyebutkan, ada tiga ciri partai modern yang mesti dipenuhi Partai Demokrat, yakni bersifat nirsektarian atau menerima semua golongan dan mewadahi semua kepentingan, bekerja berdasarkan sistem dan tidak bergantung pada figur semata, serta mendesentralisasikan kekuasaan hingga ke level bawah partai.(REK/DWA/HAR/TRA)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau