Ciputra Harapkan Pemerintah Indonesia Bisa Belajar dari Kongres Ini

Kompas.com - 25/05/2010, 11:12 WIB

NUSA DUA, BALI, KOMPAS.com — Selain berharap stakeholders properti mendapatkan banyak pengetahuan properti, tokoh properti Indonesia Ciputra berharap Pemerintah Indonesia bisa memetik banyak pelajaran dari Kongres Dunia Fédération Internationale des Administrateurs de Biens et Conseils lmmobiliers (FIABCI) di Bali.

“Indonesia saat ini masih ketinggalan dalam peraturan global. Salah satunya soal investasi. Kami sudah 10 tahun memperjuangan pembiayaan untuk pengadaan rumah murah. Kita tidak mau belajar dari Singapura dan Malaysia soal rumah murah,” kata Ciputra.

Indonesia juga hingga saat ini belum menyetujui aturan kepemilikan asing. Hal ini membuat Indonesia belum menjadi negara properti.

Malaysia, misalnya, sudah 20 tahun lalu menerapkan aturan kepemilikan asing. Datuk Alan Tong, mantan Presiden FIABCI Malaysia, mengatakan bahwa Pemerintah Malaysia meluncurkan program Malaysia My Second Home.

“Orang asing diperbolehkan membeli properti di Malaysia seharga minimal 350.000 ringgit atau 100.000 dollar AS. Dan memang, dibutuhkan waktu lama untuk meyakinkan pemerintah dan politisi soal aturan kepemilikan asing,” kata Alan. (KSP)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau