JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK memerhatikan latar belakang calon pimpinan KPK. Pimpinan KPK masa depan harus membatasi diri dalam pergaulan dengan sahabat atau teman, bahkan dilarang menerima hadiah barang meskipun hanya sebuah pulpen.
Demikian diungkapkan para Wakil Ketua KPK, yakni Haryono Umar dan Chandra Hamzah, seusai pertemuan dengan Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK di Kantor Kemenhuk dan HAM, Jakarta, Selasa (25/5/2010).
Wakil Ketua KPK Haryono Umar berharap Pansel bisa memantau pribadi calon dan juga mencari tahu siapa-siapa saja orang yang ada di sekitar calon tersebut. "Jangan hanya lihat diri sendiri, tapi juga temannya. Dengan siapa bergaul, bagaimana gaya hidup, tak hanya keluarga," saran Haryono.
Karena berdasarkan pengalaman, lanjut Haryono, pimpinan KPK akan tampak bagus dalam kehidupan sehari-harinya. Namun, hal itu akan berbanding terbalik saat ia menghadapi kasus-kasus yang menyangkut orang-orang terdekatnya.
Pimpinan terkadang akan mengalami sejumlah tekanan berupa rayuan dari teman dan sahabat dekat. Tentu tekanan itu akan membahayakan institusi KPK. "Tekanan yang paling berat itu bukan ancaman, tapi dari teman yang bersahabat. Ini yang memberatkan," ujarnya.
Karena itu, pimpinan KPK juga harus siap kehilangan teman dan sahabatnya demi menjaga independensi penanganan kasus-kasus. "Kalau pejabat temannya banyak, pasti banyak tekanan dan banyak yang minta tolong," terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK lainnya, Chandra Hamzah, mengatakan, pimpinan KPK harus bisa menjadi panutan yang baik bagi bawahannya. Chandra menyebut sejumlah hal kecil yang menjadi pantangan bagi pimpinan KPK untuk dilakukan.
Misalnya saja, menerima honor saat menjadi pembicara di kampus. Sekali pimpinan KPK melanggar pantangan itu, ia akan mendapat kecaman dari internal KPK. "Kebiasaan buruk menerima pulpen pun tidak boleh. Pakai mobil kantor untuk pulang ke rumah juga akan jadi kecaman di kantor," ujar Chandra.
Atas usulan para Wakil Ketua KPK itu, Pansel Pimpinan KPK menyatakan akan menampung dan memerhatikannya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang