Warga Wajo Pertanyakan Komitmen BP Migas
MAKASSAR, KOMPAS
”Kami khawatir janji Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) untuk merevisi harga jual gas dari PT Energy Equity Epic Sengkang (EEES) ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sengkang hingga kini belum dilaksanakan,” kata warga Gilireng, Muhammad Nur, dalam pertemuan dengan Sekretaris Kabupaten Wajo Natsir Taufik, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wajo Junaidi, dan Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Wajo Andi Witman, Selasa (25/5).
Warga berencana menduduki kembali PT EEES apabila BP Migas tak kunjung mengambil langkah konkret.
Ratusan warga sempat menduduki PT EEES di Gilireng pada 29 April-1 Mei yang menyebabkan pasokan gas ke PLTG Sengkang terganggu. Akibatnya, terjadi pemadaman bergilir di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara selama sepekan dan kerugian miliaran rupiah di sektor industri.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wajo Junaidi berharap BP Migas segera merevisi harga jual gas PT EEES yang saat ini hanya 2,45 dollar AS/MMBTU (million metric British thermal unit). Harga itu di bawah harga pasaran yang mencapai 4,5 dollar AS/MMBTU. Akibatnya, Pemkab Wajo tidak pernah mendapat dana bagi hasil sejak PT EEES beroperasi 13 tahun lalu. Perusahaan itu beralasan mengalami kerugian.
Sementara itu, di Gunung Kidul, DI Yogyakarta, banyak pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) mangkrak karena tak lagi digunakan. Warga tidak bisa memanfaatkan PLTS karena tidak ada pembekalan teknologi untuk perbaikan jika ada kerusakan. Sebagian panel surya bahkan hilang dicuri.
PLTS di Gunung Kidul terutama digunakan untuk mengangkat air dari aliran sungai bawah tanah dan penerangan rumah. ”Karena tidak bisa memperbaiki jika rusak, warga memilih beralih ke listrik PLN,” kata penjaga panel surya, Panijo (72), di Dusun Ploso, Giritirto, Purwosari, Gunung Kidul, Selasa.
Terkait rencana kenaikan tarif dasar listrik sebesar 10 persen yang akan diberlakukan mulai 1 Juli 2010, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Djoko Wahyudi menyatakan, Apindo menolak hal itu. ”Kalau tarif listrik naik, biaya produksi semakin besar dan keuntungan semakin berkurang, bahkan hilang,” kata Djoko.
